Berita > Komunitas
JBMI Desak Kemlu Selamatkan TKI Korban Pemalsuan Data
19 Apr 2016 11:23:02 WIB | Syafii | dibaca 952
Ket: JBMI bersama keluarga BMI
Foto: JBMI/LBMI

Dunia, LiputanBMI - LiputanBMI - Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Aliansi Organisasi BMI, mantan dan keluarganya yang memperjuangkan perlindungan sejati berbasis di Indonesia, Hong Kong, Macau dan Taiwan akan mendatangi Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Rabu, 20 April 2016.

JBMI menuntut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk segera membuat kesepakatan (Memorandum of Agreement) dengan Pemerintah Hong Kong dan negara-negara penempatan lain demi menyelamatkan BMI korban pemalsuan data paspor yang dikoreksi dari kriminalisasi dan deportasi.

Aksi ini dilakukan menyikapi pemenjaraan Empat orang BMI dan Lima orang BMI yang dituntut di Pengadilan Hong Kong setelah datanya yang dianggap palsu, dibenahi KJRI Hong Kong. Para BMI tersebut didakwa dengan tuduhan sengaja memakai data palsu untuk masuk, tinggal dan bekerja di Hong Kong.

Akan hadir pula keluarga Slamet Riyani, BMI yang divonis Sembilan bulan penjara, keluarga Sunarmi dan Dewi Murahati yang sedang menunggu sidang akhir bulan Juni 2016 mendatang.

Pemerintah menerapkan paspor biometrik dengan menggunakan Sistem Menejemen dan Informasi Keimigrasian (SIMKIM) bagi WNI di luar negeri. Disisi lain, bagi WNI yang ditemukan datanya berbeda maka akan dibenahi.

"Pemalsuan data marak di kalangan BMI. Tapi bukan BMI yang mengubah, justru PJTKI yang mengubah bekerjasama dengan aparat-aparat korup mulai desa hingga kantor Imigrasi" jelas Iweng Karsiwen, Koordinator JBMI Indonesia kepada LiputanBMI via siaran pers-nya, Selasa (19/4).

JBMI menekankan ketika mendaftar ke PJTKI, Calon TKI (CTKI) pasti menyerahkan surat-surat asli seperti Ijasah, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan KTP bagi yang punya. Setelah itu, CTKI ditempatkan di penampungan dan PJTKI yang mengurus semua keperluan keberangkatan termasuk pembuatan paspor.

"Jika ingin melindungi BMI diluar Negeri maka pemerintah harusnya sosialisasi dan bikin MoA dulu. Jangan sampai ada yang dikriminalisasi dan dideportasi seperti hari ini" tegas Iweng.

JBMI menekankan MoA dengan pemerintah Hong Kong harus dilakukan segera, sebelum sidang akhir Dua orang BMI pada bulan Juni ini agar kasus dicabut dan mereka terhindar dari vonis pengadilan. (Ib***)
(IS, 19/04)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki