Berita > Opini
Opini: Kepmenaker 260 Tahun 2015 Harus Direvisi
05 Jun 2016 06:21:53 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 467086
Ket: Kepmenaker 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Ke Timteng
Foto: Portal Kita

Riyadh, LiputanBMI - Keputusan tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke Timur Tengah dituangkan dalam Kepmenaker nomor 260 Tahun 2015, berlaku secara efektif pada 1 Juli 2015.

Pekerja sektor informal atau lebih tepatnya pekerja pada pengguna perseorangan terdiri dari beberapa jenis pekerjaan, diantaranya:
Penata Laksana Rumah Tangga/Housemaid (PLRT/Pembantu)
Sopir Keluarga/Private Driver
Tukang Kebun/Gardener
Tukang Masak/Family Cook
Penjaga Bayi/Babysitter
Pengasuh Lansia/Caregiver

Alhasil ketika Kepmen 260 Tahun 2015 diberlakukan maka yang dihentikan dan dilarang penempatannya, bukan hanya bagi TKI calon PLRT saja, akan tetapi sopir, tukang kebun, tukang masak, penjaga bayi dan pengasuh lansia.

Tentu kita bertanya, apakah pelarangan calon TKI sopir, tukang masak, tukang kebun dan babysitter adalah suatu hal yang tepat?
Apakah jumlah permasalahan TKI sopir dan tukang kebun sama banyaknya dengan TKI PLRT?
Apakah kasus TKI sopir dan TKI PLRT sama parahnya?

Sebetulnya berapa angka pasti TKI yang bermasalah? Berapa angka pasti TKI yang sukses? Berapa angka pasti TKI PLRT yang bermasalah? Berapa jumlah pasti TKI PLRT yang sukses?

Wallohu’alam,… tapi yang kita tahu, sudah sangat banyak tetangga yang mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, membangun rumah, membeli kendaraan, menghajikan kedua orangtuanya dan semua itu adalah hasil dari menjadi TKI di Arab Saudi. Sementara TKI yang bermasalah jumlahnya sedikit dan bisa dihitung karena terdata di KBRI dan KJRI.

Kita tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Menteri secara khusus mengenai sopir dan tukang kebun sehingga sama-sama dilarang penempatannya.

Adapun yang menjadi pertimbangan Menteri sedikitnya ada dua hal, Banyaknya permasalahan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Jika hanya merujuk pada banyaknya permasalahan, seharusnya yang pertama dilarang penempatannya adalah pekerja laut (ABK, LG), pekerja perkebunan dan konstruksi di Malaysia, bukan penempatan sopir perumahan ke Arab Saudi.

Disini sangat kental terlihat bahwa pemerintah khususnya Kemenaker seakan-akan ingin mengatakan bahwa kinerja mereka dalam hal penempatan TKI sudah dilakukan secara optimal sementara sumber yang menjadi masalah adanya di wilayah negara penempatan TKI, dalam hal ini negara-negara Timur Tengah. Betulkah demikian?

Pada tahun 2015 BPK menemukan tiga persoalan terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman sebagaimana dikutip dari Kompas, (5/6/2015).

Ketiga hal tersebut adalah, tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terjadinya dualisme wewenang rekrutmen antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, tidak adanya sinkronisasi sistem informasi data TKI antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BNP2TKI.

Yudi Ramdan pun menyimpulkan, bahwa dari hasil pemeriksaan BPK, permasalahan TKI itu 80 persen berada pada tahap prapenempatan (Kompas, 5/6/2015).

Disini jelas terlihat bahwa Keputusan Menteri tersebut sangat tergesa-gesa dan hanya cuci tangan dari ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan good governance khususnya di lingkungan Kemenaker.

Seyogyanya Kepmenaker nomor 260 tahun 2015 segera direvisi, supaya tepat, tidak bias dan tidak mengekang hak warga negara dalam mencari penghidupan yang layak.

Alternatif Pertama: Revisi pada Penetapan Putusan

Revisi yang dimaksud adalah, pertama, menetapkan penghentian dan pelarangan penempatan TKI PLRT single. Kedua, penempatan TKI PLRT dapat dilakukan jika bersama dengan suaminya sebagai Sopir Keluarga dan ditempatkan bersama-sama satu majikan, satu rumah, tinggal bersama, diberi hak libur dan hak-hak lainnya sesuai Perjanjian Kerja.

Revisi diharapkan hanya menyebut jabatan atau profesi secara spesifik, yaitu TKI PLRT, bukan seperti yang sekarang Kepmenaker 260 Tahun 2015, berbunyi: “Penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di Negara-negara kawasan Timur Tengah, …”.

Jadi bagi calon TKI informal lainnya dengan profesi seperti sopir, tukang kebun, tukang masak, care giver dan babysitter masih tetap bisa menjadi alternatif bagi para calon TKI.

Alternatif Kedua: Revisi pada Pertimbangan

Revisi yang dimaksud adalah, bunyi pertimbangan pada poin “a”, semula berbunyi: “bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, …”.

Seharusnya diubah menjadi: “bahwa masih tumpang tindihnya wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI, dan bahwa masih terjadinya dualisme wewenang rekrutmen antara Kemenaker dan BNP2TKI dan bahwa permasalahan penempatan TKI itu 80 persen berada pada tahap prapenempatan dan bahwa masih belum adanya sinkronisasi sistem informasi data TKI antara Kemenaker, BNP2TKI dan Imigrasi, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan TKI ke luar negeri;”.

Terakhir, penulis setuju bila PLRT distop hingga Yaumil Qiyamah, tapi masa sopir dan tukang kebun juga ikut distop hingga Yaumil Qiyamah?

Penulis: Tatang Muhtar Abu Rayyan (Redaktur Eksekutif LiputanBMI)

RedEx (5/6)



(TTG, 05/06)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki