Berita > Komunitas
Geruduk DPRD dan Pemda, Pelaut Selat Bali Banyuwangi Protes Upah Tidak Layak
16 Jun 2016 00:30:14 WIB | Syafii | dibaca 910
Ket: PPI Selat Bali Banyuwangi saat gelar aksi di depan gedung DPRD
Foto: Imam Syafi'i/LBMI

Nasional, LiputanBMI - LiputanBMI - Sekitar 500 Pelaut dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi, untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan atas nasib pekerja laut/pelaut yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pusat.

Mereka (para pelaut) merasa kecewa dengan sistem pengupahan pelaut selama ini, bahwa masih banyak di lapangan pelaut digaji dengan gaji di bawah UMP atau UMR.

"Kami minta Pemda dan DPRD perhatikan nasib pelaut. Saat ini pelaut di atur upah seperti pekerja darat namun fakta di lapangan kami temukan jauh dibawah itu. Ada pelaut yang digaji cuma 1,5 juta/bulan. Ini sungguh tidak adil!" Tegas Koordinator Aksi, Edi Susanto kepada Liputan BMI, Rabu (15/6) malam via telepon.

Lanjut, dikatakan Edi, seharusnya pengaturan pengupahan bagi pekerja laut/pelaut jangan disamakan dengan pekerja yang di darat. Mengingat, resiko pelaut lebih besar dan belum lagi pelaut dituntut wajib sertifikasi profesi berstandar internasional, yang perlu biaya tidak sedikit dalam mengurusnya.

Lebih jauh Edi menjelaskan, bahwa saat ini banyak pihak perusahaan pelayaran yang mengabaikan kesejahteraan pelaut dan anggota keluarganya, seperti gaji yang tidak sesuai dan hak PHK yang tidak diberikan.

"Ada pelaut yang di PHK gajinya 3 bulan belum diberikan dan kelanjutan kasus pelaut korban kecelakaan kapal KMP RAFELIA II tidak ada kejelasannya, Pemda jangan diam saja. Jika tuntutan kami tidak diperhatikan, mogok nasional pun akan kami lakukan!" tambahnya.

Untuk diketahui, aksi damai tersebut merupakan bentuk solidaritas pelaut Indonesia di Banyuwangi yang tergabung dalam Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), yang saat ini sedang memperjuangkan kesejahteraan seluruh pelaut Indonesia.

Dalam hal ini PPI menuntut pemerintah Indonesia segera meratifikasi MLC 2006, stop diskriminasi terhadap pelaut wanita dan memperbaiki birokrasi, sertifikasi, dan regulasi pelaut serta menuntut organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) sebagai organisasi yang menaungi pelaut Indonesia agar direformasi karena selama ini dianggap tidak berfungsi bagi pelaut Indonesia. (Ib***)

(IS, 16/06)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh