Berita > Opini
Aktivis TKI, Antara Idealisme dan Pragmatisme
23 Jul 2016 23:35:18 WIB | Redaksi | dibaca 590
Ket: Ilustrasi
Foto: Google

Makkah, LiputanBMI - Ketika kita mendengar kata aktivis pasti di benak kita akan terpikirkan tentang orang yang semangat, memiliki idealisme dan jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Baik itu aktivis mahasiswa, aktivis HAM, aktivis buruh termasuk aktivis TKI/BMI.

Diantara kita mungkin ada yang pernah terlibat menjadi aktivis remaja Masjid, karangtaruna atau pun mahasiswa. Maka tentunya kita akan merasakan semangat perjuangan dan kepedulian menjadi seorang aktivis.

Salah satu contohnya adalah aktivis mahasiswa, mereka berperan sebagai organ ekstra parlementer yang turut mengontrol negara. Tugas suci ini tak lain dalam rangka merekayasa masa depan pemerintahan Indonesia yang clear dari segala bentuk keculasan politik dan kepentingan, akibat dari ulah oknum-oknum yang tersebar di seluruh birokrasi Pemerintah. Sehingga peranya harus memberikan kontrol terhadap pemerintah yang sejatinya sebagai agent of social control.

Bagaimanakah aktivis BMI/TKI itu?.

Pada hakekatnya pekerja sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang rentan dengan penindasan dan ketidakadilan.

Oleh karenanya menjadikan seorang aktivis TKI harus mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat pekerja. Sebab tatkala peran dan fungsi institusi-institusi pemerintahan gagal melindungi pekerja maka selanjutnya aktivis TKI yang berperan penuh sebagai kontrol sosial dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sekaligus membangun pola hubungan yang sinergis antara pekerja, institusi pemerintah dan perusahaan/swasta.

Kemudian, aktivis TKI yang sadar akan hakikatnya (termasuk organisasi serikat pekerja/LSM), tidak gampang terjebak pada aksi-aksi lapangan yang cenderung pada praktek manipulasi/penipuan. Tidak mudah terjebak pada aktivitas yang berorientasi pada pragmatisme kebendaan, tetapi harus tetap teguh berpegang pada nilai-nilai perjuangan dan kemanusiaan. Tidak henti-hentinya berpihak kepada masyarakat pekerja secara langsung demi tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran dan penegakan hak-hak asasi manusia.

Inilah nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan baik berangkat dari diri sendiri maupun kelompok, terutama mereka yang terjun dalam aktivis TKI.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar kemanusiaan di atas, maka menjadi mungkin untuk mengarah kepada proses pendewasaan berpikir serta naluri sosial yang lebih.

Namun hal ini bisa 'dikhianati' dengan aktivitas pekerja (tak terkecuali aktivis TKI) yang lalai terhadap perannya, tatkala sudah berbenturan dengan pragmatisme kebendaan, birokrasi dan kekuasaan. Maka hal itu akan menjadi 'dosa besar' ketika naluri kebendaan/kekuasaan masih dipertahankan.

Naluri kebendaan/kekuasaan, bentuk dari kesalahan dalam berpikir dan bertindak. Ketika kita mengkaji pemikiran Nicollo Marcievelli, disebutkan dalam bukunya “Sang Penguasa” bahwa ketika seseorang sudah haus akan kekuasaan maka segala hal akan dilakukan untuk memperoleh jabatan tersebut dan jika seseorang sudah memegang kekuasaan maka segala hal akan dilakukan demi untuk mempertahankan jabatannya tersebut.

Sifat dan perilaku seperti ini sudah menjadi hal yang biasa di tataran aktivis organisasi. Memang dengan dalih untuk membantu kepentingan TKI membutuhkan dana operasional, tetapi itu menjadi permasalahan baru jika dalam rangka memperolah atau mendapatkan dana/jabatan tersebut dengan menghalalkan segala cara. Maka setelah masuk pada ranah birokrasi/kekuasaan, akan lalai dengan tugas yang diembannya.

Jika kita lihat secara objektif, keberadaan aktivis TKI sekarang ini masih terjebak pada persinggungan antara idealisme untuk memperjuangkan nilai kepedulian dan kemanusian dengan naluri pragmatisme kebendaan/kekuasaan yang itu menjadi sifat dasar dari setiap individu sebagai manusia yang memiliki keinginan berkuasa ataupun memperkaya diri. Apalagi ketika organisasi pekerja sebatas dijadikan alat untuk memenuhi naluri kebendaan tersebut. Sehingga yang terjadi, posisi sebagai aktivis TKI menjadikannya buta dan lupa akan tindakan relasional yang telah dilakukannya.

Tak heran manakala praktek-praktek percaloan, penipuan bahkan bisa jadi perdagangan orang (human trafficking) akan dilakukannya.

Memang ada benarnya jika seorang aktivis/Organisasi serikat pekerja membutuhkan biaya untuk operasional/akomodasi, tetapi itu bukan berarti dijadikan alasan untuk mengaplikasikan naluri busuknya serta dalih 'telah menolongnya' sehingga bisa memanfaatkannya sebagai obyek eksploitasi. Apalagi tindakan itu dilakukan dengan cara anggun dan elok sehingga seolah-olah tidak terjadi sama sekali.

Proses pembelajaran seperti inilah, dalam dunia aktivis TKI seyogyanya dapat kita lihat dan proyeksikan dalam realitas pekerja saat ini. Pekerja menjadi tulang punggung keluarganya mencari penghidupan. Jangan sampai keberadaan aktivis TKI sebagai ajang mencari kebendaan dengan mengeksploitasi sesama pekerja. Yang seharusnya sebagai ajang untuk proses pembelajaran berserikat/berorganisasi yang baik.

Di sinilah kegelisahan penulis ketika menghadapi orang-orang yang haus akan kekuasaan/kebendaan. Seorang aktivis/organisasi serikat pekerja yang memanfaatkan pekerja sebagai sarana meraup keuntungan individu ataupun kelompoknya.

Jangan lupa, ketika seseorang aktivis melakukan tindakan tercela (melanggar hukum/norma) maka secara tidak langsung telah mencederai nilai perjuangan dan kemanusiaan.

Setiap pelanggaran hukum pasti akan di tuntut keadilan. Boleh jadi seseorang bisa saja lolos dari jerat hukum positif di dunia. Tapi peradilan akhirat lebih Adil dan Abadi. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari tindakan tercela dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin.


Makkah, 22 Juli 2016
Kris Abdurrahman (Penggiat Aktivis TKI)
(RED, 23/07)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh