Berita > Opini
71 Tahun Indonesia Merdeka, Sudah Merdekakah TKI?
17 Aug 2016 20:19:13 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1652
Ket: ilustrasi
Foto: semarangpos.com

Kuala Lumpur, LiputanBMI -
17 Agustus 2016, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Perjalanan panjang bangsa Indonesia di alam kemerdekaan selama lebih dari tujuh dasawarsa telah melahirkan banyak perubahan dan kemajuan di segala bidang.

Industrialisasi –meski banyak menggusur lahan pertanian- serta pembangunan infrastruktur yang akhir-akhir ini terus digenjot adalah bukti Indonesia terus membangun, bergerak ke depan mengisi kemerdekaan.

Akan tetapi, apakah kemerdekaan yang arah tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan sudah bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?

Nyatanya, kemerdekaan hanya milik orang-orang kaya. Setiap tahunnya, ratusan ribu jiwa kaum papa meninggalkan Indonesia. Meninggalkan kampung halaman dan keluarganya menjadi buruh migran di negeri orang.

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Puslitfo BNP2TKI) menyebutkan, pada tahun 2012 jumlah penempatan TKI yang menyebar di seluruh pelosok dunia adalah 494.609 orang. Selanjutnya, pada tahun 2013 sebanyak 512.168 orang, 2014 sebanyak 429.872 orang, dan pada 2015 sebanyak 275.736 orang.

Jumlah tersebut adalah jumlah yang tercatat resmi oleh BNP2TKI, belum termasuk TKI yang berangkat menggunakan visa turis, visa umrah atau jalur-jalur lain yang tidak bisa terdeteksi karena berangkat secara nekat menggunakan jalur gelap.

Impitan ekonomi dan tuntutan kebutuhan hidup memaksa mereka menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri karena kesempatan berkarya dan bekerja di negeri sendiri nyaris tidak ada.

Sudah Merdekakah Para TKI?

Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 barulah sebatas ‘kemerdekaan politik’. Kemerdekaan yang hanya sebatas ‘alat’ untuk mencapai kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya, yakni kemerdekaan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Ironis, 71 tahun Indonesia merdeka, kemakmuran dan kesejahteraan sebagimana cita-cita kemerdekaan belum bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan di daerah pedesaan.

Jutaan anak negeri terpaksa mengais rezeki di negeri orang menjadi buruh migran. Upaya menyejahterakan keluarganya harus dilalui dengan sebuah perjuangan dengan taruhan harga diri, bahkan nyawa, layaknya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Buah busuk imperialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme telah memaksa kaum urban yang terpijak kemiskinan mengadu nasib di belantara buas ‘pasar bebas’, menggantungkan nasibnya di negeri-negeri tetangga yang sedikit bisa memberi asa, perubahan akan nasibnya, meski tanah airnya sebenarnya bumi yang sudah merdeka.

Penalaran yang waras tentu bisa menerka, penyebab terjadinya migrasi adalah kemiskinan. Perjuangan untuk keluar dari kemiskinan kadang dilakukan dengan cara yang nekat, merentas batas sempadan dengan cara gelap.

Fenomena TKI ilegal adalah ‘bantahan’ atas peraturan perundang-undangan yang belum menyentuh akar persoalan.

Komersialsasi TKI yang mendapat legalisasi Undang Undang adalah bukti bahwa TKI belum berada dalam alam kebebasan yang sesungguhnya, belum merdeka sepenuh-penuhnya. TKI Mandiri tidak diatur secara rinci. TKI tetap dipaksa menggunakan jasa PJTKI.

Lindungi, Jika Belum Bisa Menghentikan

Menjadi TKI bukan sekadar strategi menafkahi keluarga, tetapi keputusan untuk mengadu nasib di negeri orang adalah sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita hidup layak di masa yang akan datang.

Keputusan menjadi TKI adalah keputusan untuk memerdekaan diri dan keluarganya dari kemiskinan dan kebodohan. Semangat baja ingin menyekolahkan anak-anak agar tak bernasib sama seperti orang tuanya adalah semangat mencerdaskan kehidupan bangsa di masa yang akan datang, sebagaimana cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, jika penempatan TKI belum bisa dihentikan, lindungi dan beri kepastian hukum kemerdekaan setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tanggung jawab perlindungan ada pada pemerintah sebagai pemegang kendali negara dan pemerintahan, bukan swasta.

Revisi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) yang saat ini sedang berjalan harus dengan semangat menghadirkan peran negara lebih besar dari swasta dalam hal perlindungan.

Ya, menjadi TKI adalah perjuangan untuk memerdekakan diri, keluarga, dan anak-anak dari kemiskinan dan kebodohan!

Merdeka!

Merdeka Bangsaku...! Merdeka Negriku …! Merdeka Tanah Airku …!
Sudah merdekakah seluruh rakyatnya?
Sudah merdekakah TKI?



......
Figo Kurniawan
TKI di Malaysia

(FK, 17/08)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki