Berita > Opini
Selain Kasus SBG, Kini Diplomasi Saunesia Diuji TKI Rental dan TKI Ziarah
24 Aug 2016 02:48:27 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 1967
Ket: Ilustrasi
Foto: Portal Kita

Riyadh, LiputanBMI - Setelah moratorium selama lebih dari tiga tahun, pemerintah melalui Kepmenaker nomor 260 tahun 2015, menghentikan total penempatan TKI pada pengguna perseorangan (sektor informal). Namun bukan berarti saat ini calon TKI tidak dapat berangkat ke Arab Saudi.

Tingginya permintaan dari para majikan dan kebutuhan mendapatkan penghasilan yang layak bagi WNI yang kurang beruntung, didukung para pelaku usaha sektor jasa tenaga kerja yang tidak bertanggungjawab (baca: calo), kedatangan TKI (PRT dan Sopir Pribadi) ke Arab Saudi seakan tak terbendung, bocor, bochooor!

TKI yang tiba di Arab Saudi baru-baru ini adalah TKI dengan status formal namun tidak dipekerjakan pada perusahaan pengguna secara langsung tetapi dengan model outsourcing, atau lebih familiar disebut TKI Rental.

Baca, Pengiriman TKI Informal Ditutup, Kini Marak TKI Formal Direntalkan Di Arab Saudi

Selain TKI Rental, sejak dua tahun terakhir hingga saat ini TKI dengan visa ziarah pun masih berdatangan untuk mengadu nasib di Arab Saudi tidak peduli dengan risiko yang mungkin akan dihadapi.

Hal ini ke depan merupakan tantangan tersendiri bagi Duta Besar Agus Maftuh Abegebriel yang baru bertugas selama lima bulan. Sejak pertama tiba di Riyadh, Abegebriel memperkenalkan poros diplomasi Saunesia, penguatan persahabatan Saudi-Indonesia.

Saat ini pun, riak-riak permasalahan TKI Rental dan TKI Ziarah sudah membuat Tim Perlindungan WNI KBRI Riyadh angkat tangan, terbukti pada program repatriasi beberapa bulan yang lalu, KBRI Riyadh tidak menerima TKI Ziarah yang bermaksud mengikuti program pemulangan gratis tersebut.

Belum lagi berita terakhir yang sempat meramaikan media sosial seminggu yang lalu, di mana sebuah perusahaan rekrutmen yang menjajakan beberapa PRT-nya berwajah Asia Tenggara di sebuah mall. Kepada KBRI, pihak Eastern Recruitment menyanggah jika mereka adalah WNI, berbeda dengan yang ditulis harian Al Eqtisadiyah, klik di sini.

KBRI dan KJRI dihadapkan pada permasalahan TKI informal yang masih marak, kini muncul bibit-bibit permasalahan TKI Rental dan TKI Ziarah yang diibaratkan sebagai gunung es, tinggal menunggu waktu saja.

Perlindungan pemerintah kepada WNI dan TKI melalui KBRI dan KJRI itu ada, pemerintah hadir dan beberapa diantaranya berhasil dengan gemilang, namun masih lemah dan belum mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia ke tingkat setara.

Diplomasi Saunesia yang digaungkan Dubes Abegebriel, kini diuji keampuhannya menghadapi permasalahan TKI Rental dan TKI Ziarah, mampukah? Mari kita do’akan bersama.

Penulis: Tatang Muhtar Abu Rayyan (Redaktur Eksekutif LiputanBMI)

(TTG, 24/08)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki