Berita > Opini
Profesionalitas dan Netralitas Hilang, Nusron Wahid Diminta Mundur dari BNP2TKI
27 Aug 2016 09:57:24 WIB | Syafii | dibaca 2086
Ket:
Foto:

Nasional, LiputanBMI - Persoalan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, salah satunya dalam hal perlindungan yang dinilai belum mampu mengakomodir baik dari mulai pra, masa, hingga purna penempatan.

Dari mulai TKI ditangani oleh Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pada akhirnya munculah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/BNP2TKI (Pasal 94 ayat 1 dan ayat 2 Red.), yang kemudian dikukuhkan pembentukannya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.

BNP2TKI adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Menanggapi polemik yang sedang ramai diperbincangkan di media massa tentang status dari Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang saat ini memiliki tugas rangkap sebagai tim sukses (timses) pemenangan salah satu calon pasangan kepala daerah dalam Pilkada DKI Jakarta, Penulis menilai hal itu tidaklah pantas dilakukan oleh seorang pejabat negara yang seharusnya bersikap netral.

Bagaimana mungkin BNP2TKI di bawah komando Nusron Wahid bisa menjadi sebuah badan yang terkoordinasi dan terintegrasi, yang secara khusus dibentuk berdasarkan Perpres untuk menjawab kebuntuan pemerintah selama ini dalam hal perlindungan TKI, jika sang komando ternyata memiliki tugas ganda sebagai timses pemenangan Pilkada, yang secara otomatis akan mempengaruhi konsentrasinya dalam mengurus persolan TKI yang masih sengkarut hingga detik ini?

Selain itu, dikatakan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, tindakan Nusron Wahid telah mengangkangi UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. UU tersebut biasa dikenal dengan UU Pilkada.

“Itu melanggar UU (Pilkada, red),” ujar Anggota Komisi III tersebut melalui sambungan telepon seperti dikutip dari hukumonline, Jumat (26/8).

Kemudian, Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati dalam artikel yang sama pun mengemukakan pandangannya tentang kiprah Nusron Wahid yang belakangan ini aktif sebagai politisi dan ketua tim pemenangan calon kepala daerah, ketimbang jabatan Kepala BNP2TKI amatlah memperihatinkan. Padahal, komitmen Presiden Joko Widodo mengharuskan anak buahnya tidak merangkap jabatan politik. “Mestinya dapat ditegakkan kepada Kepala BNP2TKI ini,” ujarnya.

Sebagai penutup, Penulis berpendapat bahwa Nusron Wahid sudah tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dalam hal ini Kepala BNP2TKI karena telah merangkap jabatan sebagai ketua timses pemenangan salah satu calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta, yang seharusnya tidak dilakukan sehingga membuat hilang profesionalitas dan netralitasnya sebagai pejabat negara dan Presiden perlu untuk segera mengambil tindakan tegas.

Penulis: Imam Syafi'i (Aktivis TKI)
(IS, 27/08)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki