Berita > Opini
Tumpang Tindih Regulasi Pelaut Disebabkan Oleh Kemenaker yang Tidak Menjalankan Pasal 28 UU PPTKILN
08 Sep 2016 04:10:24 WIB | Syafii | dibaca 4224
Ket:
Foto:

Nasional, LiputanBMI - Belum adanya aturan teknis tentang penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor pelaut di luar negeri dari Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 28 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), membuat nasib perusahaan rekrutmen awak kapal (manning agent) dan pelaut menjadi tidak menentu.

Sejak disahkannya UU PPTKILN pada tahun 2004 silam, Pasal 28 mengamanatkan kepada Menteri untuk mengatur penempatan dan perlindungan bagi TKI pada jabatan tertentu, pelaut salah satunya. Menteri dalam hal ini adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 17 UU PPTKILN). Namun ironisnya sampai detik ini, Kemenaker belum atau tidak menjalankannya.

Hal tersebut di atas sangat merugikan bagi para pelaut dalam hal perlindungan, karena tidak adanya payung hukum yang memayungi mereka. Selain pelaut, para manning agent pun turut merasakan dampaknya, salah satunya dalam hal perizinan perusahaan.

Sebagai contoh, Penulis mencoba membahas tentang perizinan bagi maning agent yang merekrut dan menempatkan pelaut perikanan di luar negeri. Manning agent merasa kebingungan tentang perizinan yang harus mereka taati sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, sebab ada beberapa aturan dari beberapa instansi Pemerintah diantaranya adalah:

1. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Kemenaker sesuai Pasal 12 UU PPTKILN.

2. Pendaftaran sebagai Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sesuai Peraturan Kepala BNP2TKI No: PER.03/I/KA/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

3. Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Penulis berpendapat dan berdasarkan pertimbangan dari bunyi Pasal 337 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa, "Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan." maka seyogyanya Kemenaker melaksanakan bunyi dari ketentuan Pasal 28 UU PPTKILN, untuk segera menerbitkan aturan teknis tentang tata kelola penempatan dan perlindungan bagi pelaut, sehingga bisa mengatasi carut marut tentang kepelautan yang terjadi sampai saat ini.

Untuk diketahui, saat ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Usaha Perikanan, yang dalam lampiran Permen-KP tersebut tertulis bahwa, "Pengusaha Perikanan harus
memiliki SOP tentang rekrutmen Awak Kapal Perikanan dan Pekerja yang salah satunya mengatur bahwa rekrutmen Awak Kapal Perikanan harus dilakukan oleh lembaga resmi yang diperbolehkan sebagai Perusahaan Keagenan Awak Kapal Perikanan yang memiliki izin dari
Kementerian Ketenagakerjaan".

Dari Permen-KP tersebut seharusnya Kemenaker berinisiatif untuk mengambil langkah kongkrit guna menerbitkan regulasi teknis tentang penempatan dan perlindungan bagi pelaut perikanan yang bekerja di luar negeri, sehingga pelaut bisa punya payung hukum dan manning agent tidak dilanda kebingungan dalam hal perizinan perusahaan.

Penulis: Imam Syafi'i (Aktivis TKI)
(IS, 08/09)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh