Berita > Opini
TKI Menjadi Sub-Kon, Meski Dianggap Ilegal Tetap Jadi Pilihan
08 Sep 2016 23:59:11 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 4021
Ket: proses pembuatan tangki yang dikerjakan oleh TKI sub-kon
Foto: Dok. Pri

Kuala Lumpur, LiputanBMI - Selain bekerja di beberapa sektor, seperti perkebunan, kontruksi dan kilang (pabrik) dengan menerima upah bulanan, sebagian TKI di Malaysia yang menduduki tingkatan mahir dalam jenis pekerjaan tertentu ada yang mengorganisir kelas pekerja di bawahnya untuk bekerja mengikuti arahan dan manajemen pekerja mahir tersebut.

Oleh karena itu, di kalangan TKI di Malaysia, sudah tidak asing lagi istilah-istilah, seperti penge-sub, sub-kontraktor (sub-kon), labour outsource dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut seringkali kita jumpai pada sektor pekerjaan konstruksi (termasuk konstruksi besi).

Profil perusahaan sub-kontraktor biasanya dimiliki oleh orang lokal. Namun, managemen dan keuangan dikerjakan oleh TKI. Pemilik perusahaan yang merupakan orang lokal mengambil keuntungan dari persentase tuntutan kerja setiap bulannya. Tergantung dari kesepakatan antara penge-sub dan orang lokal tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada jenis perusahaan sub-kontraktor inilah biasanya banyak TKI kita bekerja. Jenis pekerjaan seperti ini pula yang lebih menjadi pilihan ketimbang mengikuti arahan pemerintah agar menjadi TKI yang legal-prosedural.

Hal ini bisa dipahami dari keinginan untuk memperoleh pendapatan/gaji yang lebih layak dan jauh lebih besar dibanding menjadi TKI legal-prosedural dengan basic salary yang ‘hanya’ RM 1000 per bulan.

TKI yang bekerja ikut sub-kon bisa mendapat gaji tiga kali lipat, bahkan lebih dibanding TKI legal-prosedural. Terlebih lagi bagi TKI yang menjadi penge-sub, mereka bisa mendapat puluhan juta Rupiah dalam setiap bulannya. Walaupun tetap menanggung risiko gaji tidak dibayar, misalnya.

Aktivitas Pekerjaan Ilegal

Ketika persoalan ini disampaikan oleh Komunitas Serantau saat mengadakan audensi dengan KBRI Kuala Lumpur, Minggu (4/9/2016) pemerintah menyebutnya sebagai sebuah aktivitas pekerjaan ilegal.

Maka, apabila terjadi permasalahan, permerintah RI tidak bisa berbuat banyak karena TKI tersebut dianggap legal standing (status hukum)-nya lemah.

Judha Nugraha , Sekretaris I Konsuler KBRI Kuala Lumpur dalam paparannya mengatakan bahwa sub-kontrak itu ilegal dalam konteks hukum Malaysia.

Lebih lanjut Judha menegaskan bahwa perjanjian antara kontraktor utama dan sub-kontraktor merupakan perjanjian bisnis yang tidak disahkan oleh pemerintah Malaysia.

Dengan demikian, jika terjadi masalah gaji yang tidak dibayar, misalnya, tindakan yang biasanya dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur adalah meminta kerjasama dengan kontraktor utama agar membayarkan gaji tersebut.

Jika tidak menemui permufakatan, KBRI Kuala Lumpur menyarankan kepada TKI itu untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun, kasus seperti ini sangat jarang dilaporkan kepada pemerintah.

Tetap Menjadi Pilihan

Meskipun TKI yang menjadi penge-sub dan/atau TKI yang bekerja ikut sub-kon dianggap sebagai sebuah aktivitas pekerjaan ilegal, penulis melihat jenis pekerjaan seperti ini masih akan tetap menjadi pilihan sebagian TKI di Malaysia, terutama TKI dalam tingkatan kategori mahir.

Seorang TKI yang mempunyai keahlian tukang batu, misalnya, tidak mungkin mau jika hanya mendapat gaji RM 35 per hari. Di sektor konstruksi besi, seseorang yang mempunyai keahlian mengelas (welder) yang bisa memperoleh gaji di atas RM 10 per jam tentu tidak mungkin mau jika hanya mendapat RM 1000 per bulan. Padahal, jenis pekerjaan seperti itu – di Malaysia - pada umumnya dikerjakan oleh perusahaan sub-kontraktor.

Pemerintah tentu hanya bisa mengarahkan agar TKI yang bekerja ke luar negeri mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan Undang-undang.

Namun, pemerintah belum tentu tahu bahwa keputusan menjadi TKI bukan sekadar strategi menafkahi keluarga dan mempertahankan kelangsungan hidup sebuah rumah tangga, tetapi juga perjuangan sebuah cita-cita hidup layak dan harapan dapat membangun usaha sendiri setelah bermigrasi.

Jika harus mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah dengan standar gaji yang tergolong minim, perjuangan akan cita-cita yang diimpikan rasanya akan sulit terwujud. Akibatnya, banyak TKI di Malaysia yang ‘membantah’ dengan bekerja sesuai caranya sendiri.

Penulis menilai banyaknya TKI di Malaysia yang menjadi penge-sub dan/atau TKI yang bekerja ikut sub-kon adalah bentuk kreatifitas dan keuletan. Jika dari sisi perlindungan dianggap lemah, perlu dicarikan solusi, bukan disalahkan.

Tantangan kedepan bagi pemerintah adalah bagaimana merumuskan sebuah mekanisme kemudahan atas pekerjaan yang dipilih oleh sebagian TKI di Malaysia yang dengan sengaja ‘membantah’ prosedur yang ditetapkan Undang Undang.

Proses revisi UU 39/2004 tentang PPTKILN yang sedang berjalan jangan hanya mendengar, tetapi juga harus melihat fakta di lapangan. Aturan tentang ‘TKI Mandiri’ harus disusun ulang sedemikian rupa, sehingga putra-putra Indonesia yang mampu berkarya di negeri jiran dengan hasil karya bangunan-bangunan megah bertingkat, tangki-tangki minyak di pelabuhan, bahkan ikut mengerjakan proyek Mass Rapid Transit (MRT) dapat terakomodasi Undang Undang. Mereka, tangan terampil anak-anak bangsa pada umumnya adalah TKI yang menjadi penge-sub dan/atau bekerja ikut sub-kon.

TKI menjadi sub-kon dan atau kerja ikut sub-kon, meski dianggap ilegal, tetap menjadi pilihan.



(FK, 08/09)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh