Berita > Opini
Pelaut Makassar Minta Polri dan KPK Awasi Pembuatan Buku Pelaut Online
04 Oct 2016 06:53:58 WIB | Syafii | dibaca 8814
Ket:
Foto:

Nasional, LiputanBMI - LiputanBMI - Kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan seputar pembuatan dan pergantian dokumen buku pelaut yang sudah tidak bisa diperpanjang, kini wajib dilakukan secara online.

Namun, para pelaut menganggap kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, kebijakan itu justru merugikan mereka.

Atas kejadian itu, Kesatuan Pelaut Insonesia (KPI) dan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Cabang Makassar mendatangi Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Pelabuhan Makassar pada Senin, (3/10).

"Ada puluhan pelaut di sini yang dokumennya tertahan akibat error-nya sistem dalam pembuatan buku pelaut online. Misal, saat registrasi data sertifikat tidak akurat," ujar Ketua KPI Cabang Makassar, Jhon Kadiaman kepada LiputanBMI, Selasa (4/10/16).

Jhon memaparkan bahwa ketidak-akuratan data tersebut misalnya sertifikat BST dan ANT/ATT Dasar diambil oleh pelaut di badan diklat Barombong, namun setelah diregistrasi di Syahbandar untuk pembuatan buku pelaut secara online, data tersebut berubah jadi BST dan ANT/ATT Dasar tercatat diambil di Semarang.

Senada dengan Jhon, Koordinator PPI Cabang Makassar, Rudi mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 20 pelaut di sekretariatnya yang mengalami nasib sama. Akibatnya, karena berimbas tidak bimereka untuk diterima perusahaan untuk join di atas kapal.

"Sementara kita sudah upayakan buku pelaut mereka yang ada, sudah diberi masa perpanjangan satu bulan dari Syahbandar," tambahnya saat dihubungi secara terpisah melalui telepon.

Menurut Rudi, pihak Syahbandar Makassar sudah menyampaikan tentang error-nya sistem pembuatan buku pelaut online itu kepada Ditjen Hubla, Kemhub. Namun pihak Kemhub mengarahkan agar menghubungi pihak badan diklat, setelah badan diklat dihubungi justru badan diklat pun menyarankan untuk menghubungi Ditjen Hubla.

"Kok saling lempar, ada apa? Error sistem ini terus berlangsung dan harus di stop untuk diperbaiki, jika tidak akan semakin banyak pelaut yang akan dirugikan," ungkap Rudi.

Selain meminta penyetopan sementara dan perbaikan sistem pembuatan buku pelaut online di Makassar kepada Menteri Perhubungan, Rudi juga meminta Polri dan KPK untuk ikut mengawasi karena program tersebut sudah mengeluarkan biaya dari negara, yang tentunya harus berjalan dengan baik dan benar.

"Berdasarkan info dari petugas Syahbandar di sini, yang memegang proyek buku pelaut online adalah PT. LEN PERSERO yang berpusat di Bandung," pungkasnya.

(IS, 04/10)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki