Berita > Ekosospol
Kemenlu dan BNP2TKI Gelar Pertemuan Dengan Ormas di Jeddah
30 Nov 2016 16:38:00 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 2439
Ket: Teguh Hendro Cahyono (kiri) Lalu Muhammad Iqbal (kanan)
Foto: LBMI

Jeddah, LiputanBMI - Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono dan Direktur Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal tadi malam, Selasa (29/11), melakukan pertemuan dengan tokoh masyarat dan sejumlah organisasi masyarakat di Jeddah. Pertemuan yang diselenggarakan di ruang rapat KJRI Jeddah itu bertujuan menyerap aspirasi masyarakat seputar permasalahan WNI/TKI di luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono mengatakan sejauh ini BNP2TKI telah berhasil melakukan pendampingan klaim asuransi TKI Saudi Binladin Group (SBG) yang terkena PHK sepihak.

"Ada sekitar sisa 200-an yang masih dalam proses klaim asuransi PHK Binladin," kata Teguh.

Terkait jumlah nominal asuransi yang hanya diterima Rp 7.5 juta rupiah, Teguh mengatakan jumlah tersebut merupakan kesepakatan yang sudah diputuskan antara pemerintah dan pihak asuransi.

Pria yang baru dilantik 13 September 2016 itu juga mengungkapkan, untuk mengatasi maraknya TKI Unprosedural yang berangkat ke luar negeri, pihaknya juga juga telah melakukan kerjasama dengan petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Sementara itu Direktur Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengakui sejak diberlakukannya moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah, tidak banyak sesuatu yang dilakukan pemerintah.

"Hingga saat ini Revisi UU NO 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI juga belum selesai. Roadmap Penghentian Penempatan TKI informal arahnya juga kurang jelas, sehingga masih banyak CTKI yang diberangkatkan ke luar negeri dengan berbagai modus," ujarnya.

Kementerian Luar Negeri, lanjut kata Iqbal, telah mengirimkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja agar menghentikan kerjasama dengan negara-negara penerima TKI.

"Revisi UU PPTKILN ini kan belum selesai, jika UU yang kita miliki belum selesai sementara nantinya jika ada perubahan UU tersebut maka kita akan dinilai tidak konsisten oleh negera lain. Oleh sebab itu Kemenlu meminta penghentian kerjasama sementara menunggu perbaikan revisi UU tersebut," terangnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu juga dihadiri sesepuh masyarakat WNI di Jeddah Ketua PCINU Arab Saudi KH Fuad Abdul Wahab.

(IYD, 30/11)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh