Seputar TKI - Lansir

Kemenlu Sebut NTB, NTT dan Sumut, Tiga Daerah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terbesar

Posted by: Jafry Aljawad | 07 December 2016 20:21 WIB | dibaca 1962 kali

Kemenlu Sebut NTB, NTT dan Sumut, Tiga Daerah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terbesar
Ilustrasi Human Trafficking
Photo : LBMI

Jakarta, LiputanBMI - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut bahwa tiga daerah di Indonesia yaitu provinsi NTB, NTT dan Sumatera Utara merupakan daerah dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terbanyak di Luar Negeri.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan korban TPPO tersebut didominasi oleh WNI yang ke luar negeri untuk bekerja di sektor rumah tangga serta menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

Dalam menyelesaikan masalah TPPO tersebut, Kemenlu berencana akan menggelar kegiatan dengan tajuk Pelatihan dan Bedah Kasus Penanganan WNI Terindikasi atau Korban Perdagangan Orang di hotel Kila Senggigi. Pihak Kemenlu sengaja menggelar acara tersebut di Lombok karena sumber utama korban perdagangan orang di luar negeri berasal dari NTB.

“Provinsi NTB dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini karena NTB adalah salah satu sumber utama korban TPPO di Luar Negeri. Kendati demikian, Pemerintah daerahnya serta komponen masyarakatnya memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas tindak pidana tersebut ,” ujar Lalu Muhammad Iqbal, di Mataram, Sebagaimana dilansir Lombokkita, Rabu (7/12/2016).

Iqbal mengatakan, kegiatan tersebut akan digelar selama tiga hari yaitu dari hari Rabu 7 Desember 2016 hingga Jumat 9 Desember 2016, dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Agenda pada kegiatan tersebut akan dipecah menjadi dua bagian yaitu Pelatihan dan Bedah Kasus.

Untuk pelatihan akan dipaparkan langsung oleh tiga narasumber yaitu perwakilan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, dan juga perwakilan dari Organisasi International untuk Migrasi atau International Organization for Migration (IOM).

“Dalam kegiatan pelatihan ini peserta akan mendapatkan materi tentang mekanisme pengajuan ganti rugi atau restitusi, penuntutan korporasi, prosedur penyediaan bukti dan penggunakan Screening form untuk mengidentifikasi WNI yang terindikasi atau sebagai korban TPPO,” jelas Iqbal.

Sementara untuk kegiatan Bedah Kasus akan dipaparkan oleh perwakilan RI di Riyadh Arab Saudi, Damaskus, dan Kuala Lumpur. “Ketiga perwakilan tersebut akan menyampaikan berbagai kasus TPPO yang mereka tangani,” tandas Iqbal.

(JWD, 07/12)

Share this post :

Kegiatan / Even TKI

PSSTKI

Kajian