Seputar TKI - Liputan BMI

Pelaut Ini Dipulangkan Sepihak Dari Korea, Dokumen Kepelautan Ditahan, dan Dimintai Uang Tebusan

Posted by: Syafii | 12 December 2016 21:21 WIB | dibaca 4225 kali

Pelaut Ini Dipulangkan Sepihak Dari Korea, Dokumen Kepelautan Ditahan, dan Dimintai Uang Tebusan
Ilustrasi aksi pelaut
Photo : liputan6

Nasional, LiputanBMI - FG (25) asal Buton, Sulawesi Tenggara mengadukan kasusnya kepada Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) di Jakarta terkait permasalahan penahanan dokumen kepelautan oleh pihak perusahaan PT. GNM SM yang beralamat di kawasan Jakarta Utara.

“Pada tanggal 3 Oktober 2016 saya dipulangkan secara mendadak dari Korea ke Indonesia dengan tuduhan mau kabur dari kapal FV. Kwang Myeong 111, padahal saya sama sekali tidak ada niat untuk kabur,” ujar FG, Senin (12/12/2016).

Menurut FG, saat dirinya akan pulang di Bandara Busan, Korea pihak agency Golden Tree Supply Co., LTD. hanya memberikan Buku Pelaut dan Paspor dengan alasan semua dokumen kepelautan miliknya meliputi BST, SCRB, AFF, SAT, dan RATING (termasuk PKL) ketinggalan di atas kapal dan akan mereka kirimkan secepatnya ke Indonesia.

“Sebelumnya pihak perusahaan di Indonesia bilang kalau saya akan terima semua hak-hak dan dokumen, karena saya ini dipulangkan, bukan meminta pulang dan jelas tidak terkena pinalti dari agent di Korea,” ungkapnya.

Namun FG menambahkan, setelah hampir dua bulan menunggu akhirnya FG mendapat telepon dari pihak perusahaan bahwa semua dokumennya sudah ada di kantor dan bisa diambil dengan syarat ia harus membayar tebusan sebesar USD 500 atau sekitar enam juta rupiah.

“Alasan PT di Indonesia pihaknya kena pinalti dari agent di Korea sebesar USD 6000. Setelah dinegosiasikan sepakat pinalti sebesar USD 1500. Dari pinalti itu, perusahaan memberikan beban ke saya untuk membayar ganti rugi sebesar USD 500,” ungkapnya.

Menanggapi pengaduan tersebut, PPI akan mendatangi pihak perusahaan guna mengklarifikasi pengaduan itu dan mencari titik penyelesaian yang baik dengan pihak perusahaan.

“Dokumen kepelautan adalah milik si pelaut, tidak ada hak perusahaan untuk menahannya. Persoalan denda yang dibebankan kepada si pelaut itu merupakan konsekuensi perusahaan, mengingat si pelaut dipulangkan dan bukannya meminta pulang atau membuat kesalahan ketika bekerja di atas kapal,” pungkas Ketua Pelaut Luar Negeri PPI, Keprin Silalahi.

(IS, 12/12)

Share this post :

Kegiatan / Even TKI

PSSTKI

Kajian