Berita > Seputar TKI
SBMI Indramayu Desak Pemkab dan DPRD Terbitkan Perda Perlindungan TKI
20 Dec 2016 21:01:23 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 2596
Ket: Aksi Bela TKI SBMI Indramayu
Foto: dok.SBMI Indramayu/Juwari

Nasional, LiputanBMI -

Memperingati Hari Buruh Migran Internasional (Migrant Day) 2016, ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu menggelar aksi Bela TKI, Senin (19/12).

Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) dan DPRD Indramayu untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan TKI.

Ketua SBMI Kabupaten Indramayu, Juwarih mengungkapkan, penyebab banyaknya kasus yang menimpa buruh migran asal Indramayu adalah karena masih lemahnya mekanisme penempatan dan perlindungan TKI dari hulu (daerah).

“Berdasarkan temuan SBMI Indramayu, di tahun 2016 saja ada 32 kasus penempatan TKI ke Malaysia dan Irak secara ilegal, serta ratusan korban pemagangan ke Jepang yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah bekerja sama dengan calo,” ungkap Juwarih.

Data ini, lanjut Juwarih, menunjukkan bahwa mekanisme penempatan dan perlindungan TKI dari hulu (daerah) masih sangat lemah, sehingga memungkinkan terjadinya penempatan secara tidak prosedural dan buruh migran rentan menjadi korban perdagangan orang.

Oleh karena itu, kata Juwarih, pemerintah kabupaten Indramayu harus memprioritaskan penerbitan Perda Perlindungan TKI Indramayu dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2017.

Keberadaan perda tersebut diharapkan dapat memberikan layanan perlindungan kepada buruh migran, baik saat pra, masa, dan purna penempatan serta bukti keberpihakan pemerintah terhadap buruh migran Indramayu yang tiap tahunnya rata-rata mengirim uang (remitansi) hingga Rp 800 milyar.

“Selain itu, keberadaan perda itu juga harus menjamin penempatan TKI berbiaya murah,” pungkas Juwarih.

(FK, 20/12)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh