Berita > Seputar TKI
Migrant Care Kutuk Kebiadaban Majikan Suyanti dan Menuntut Sikap Tegas Pemerintah
26 Dec 2016 23:02:00 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 6992
Ket: Suyanti
Foto: The Star

Nasional, LiputanBMI - Migrant Care berpendapat bahwa kembali terungkapnya kasus penganiayaan secara keji terhadap Suyanti binti Sutrino (19), PRT migran asal Kisaran, Sumatera Utara pada penghujung tahun 2016 membuktikan bahwa perlindungan terhadap buruh migran di Malaysia masih ilusi.

[ Baca: Baru Dua Minggu Bekerja, Suyanti Disiksa dan Disebut Binatang Oleh Majikanya ]

Sebagaimana siaran pers-nya Senin (26/12/2016), Migrant Care menganggap komitmen kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi PRT migran sebagaimana tertuang dalam MoU hanya sebatas janji di atas kertas.

Lebih lanjut, Migrant Care juga menegaskan bahwa ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya kedalam UU No 6 Tahun 2012 belum dijalankan sepenuhnya.

Di sisi yang lain, ratifikasi terhadap konvensi ILO 189 tentang kerja layak terhadap PRT dan pengesahan RUU PRT merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda.

Untuk itu, menyikapi kasus penganiayaan terhadap Suyanti, kepada pemerintah Indonesia Migrant Care mendesak untuk segera mengambil sikap tegas dan nyata dengan mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Selain itu, Migran Care juga mendesak proses hukum secara fair dan berkeadilan dan mendesak pemerintah RI untuk segera menuntaskan revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN), serta segera mengesahkan RUU tentang perlindungan PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT.

Sementara kepada pemerintah Malaysia, Migran Care mendesak agar segera memproses hukum majikan Suyati dan memastikan penegakan hukum berjalan, serta menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku.

Migrant Care juga mendesak pemerintah Malaysia agar memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas penganiayaan yang dialami korban.

Kebijakan bilateral antara pemerintah Malaysia dan Indonesia tentang perlindungan buruh migran menurut Migrant care perlu ditinjau ulang.

(FK, 26/12)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki