Berita > Opini
Program Poros Maritim Dunia Jangan Lupakan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
11 May 2018 19:49:03 WIB | Syafii | dibaca 907
Ket: Day of the seafarer 2018
Foto: Dok. PPI
Dunia, LiputanBMI - Kesejahteraan pelaut Indonesia berbanding terbalik dengan megahnya infrastruktur yang dibangun dalam program Indonesia menjadi negara poros maritim dunia yang digadang-gadangkan oleh Presiden RI Joko Widodo.


Kementerian Perhubungan melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyebutkan gaji untuk perwira di atas Rp 10 juta, sedangkan non perwira antara Rp 6 - 10 juta bagi yang kerja di perusahaan pelayaran dalam negeri yang dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (09/5/18).


Menanggapi hal tersebut, penulis meragukan pernyataan itu karena fakta di lapangan, masih banyak pelaut mendapatkan upah jauh di bawah apa yang diucapkan oleh Kemenhub. Bahkan, gaji pelaut justru banyak di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP).


Melalui kuesioner online, penulis mengumpulkan perjanjian kerja laut (PKL) yang dikirimkan oleh para pelaut yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri, nyatanya masih banyak dan hampir rata-rata pelaut dengan jabatan terendah gajinya paling tinggi standar UMP DKI Jakarta.


Hal ini sungguh miris, yang seharusnya pelaut selaku pekerja sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang jelas memiliki tingkat resiko kerja sangat tinggi (high risk) dapat menikmati Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang berlaku secara nasional, tetapi fakta-fakta di lapangan justru menerima upah yang sangat jauh dari kata layak!


Harapan bekerja di laut untuk sejahtera, justru upah yang didapatkan hanya mampu untuk membayar biaya kepengurusan sertifikat kepelautan (COP & COC) saja, itupun masih kurang! Akibatnya, dengan rendahnya upah apapun dilakukan oleh sebagian pelaut, termasuk menjual minyak, yang akhirnya dapat merugikan pihak perusahan dan berimbas sanksi pidana bagi pelaut itu sendiri, yang kemudian keluarga, anak dan istri ikut menderita.


Penulis bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya di organisasi pelaut telah beberapa kali menyampaikan aspirasi pelaut melalui aksi demonstrasi, bersurat, audiensi, hingga baru-baru ini menemui salah satu Wakil Ketua DPR RI, agar pemerintah bisa lebih serius memperhatikan nasib dan kesejahteraan pelaut Indonesia. Kesejahteran pelaut dan keluarganya harus dijamin. Poros Maritim dengan segala implementasinya jangan sampai melupakan nasib dan kesejahteraan pelaut Indonesia!


Karenanya, penulis berharap agar pemerintah segera melakukan action nyata di lapangan. Kemenko Bidang Maritim, Kemententerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Pelayaran, dan Serikat Pekerja 'Pelaut' harus duduk bersama dalam rangka pembahasan untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa, adalah tugas negara untuk mensejahterakan rakyatnya, tanpa terkecuali pelaut.


Pacitan, 11 Mei 2018
Penulis,
Imam Syafi'i
Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI)
(IS/IS, 11/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki