Berita > Ekosospol
Hukuman Mati, Antara Jera dan Menjaga Harkat dan Martabat Manusia
03 Sep 2016 17:08:57 WIB | A Hadi Akram | dibaca 4099
Ket: ilustrasi
Foto: Google

Cianjur, LiputanBMI - Maraknya kasus narkoba yang melibatkan buruh migran belakangan ini, seperti kasus Mary Utami, dan Mary Jane yang sedang menunggu waktu tahap eksekusi, adalah persoalan serius yg perlu mendapat perhatian semua pihak.

Komnas Perempuan dan seluruh jaringan buruh migran turut menyisir terhadap kasus yang menimpa buruh migran ini, mulai dari latar belakang keluarga, lingkungan serta penyebab dan korelasi kerja hingga kasus ini terjadi. Semua menyimpulkan, bahwa Mary Utami dan Mary Jane adalah buruh migran yang memang sangat rentan untuk dijadikan obyek dan korban.

Dengan sebab ini, Komnas Perempuan dibawah Komisioner Gugus Tugas Pekerja mempresentasikan hasil temuan dan kajian serta dampak hukuman mati bagi pelaku, keluarga dan lingkungan korban.

Dalam penjelasannya kepada LiputanBMI, Sri Nurherwati selaku presenter dan komisioner gugus kerja pekerja migran Komnas Perempuan mengatakan pihaknya sedang gigih mengkampanyekan hukuman mati agar dihapuskan, terutama yang belakang ini banyak menimpa para buruh migran.

"Kami mempunyai pandangan dan menilai bahwa standar hak asasi manusia kita itu memang sesuai standar yang terkait dengan harkat dan martabat manusia, itu yang menjadi pedoman. Adapun konvensi, atau instrumen-instrumen hukum internasional lainnya itu kan hanya perangkat atau kesepakatan para kepala negara antar bangsa untuk menyepakati instrumen tersebut agar bisa mengikat semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam menegakkan hak asasi manusia,” tuturnya beberapa hari yang lalu.

Lebih lanjut Sri Nurherwati menguatkan alasannya menolak hukuman dikarenakan bahwa menurutnya hak dan martabat seseorang itu haknya sejak lahir, yang seharusnya itulah yang dia miliki.

"Kita tidak punya hak untuk mencerabut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dari kajian berikutnya, kita melihat ternyata bahwa hukuman mati itu tidak menguntungkan siapapun, termasuk negara. Bayangkan, satu eksekusi itu diselenggarakan biayanya menghabiskan Rp 200 juta. Tapi Pemulihan korban diupayakan sendiri oleh korbannya, berikut pendampingan, biaya hukumnya, biaya mendapatkan haknya, dukungan keluarga. Ini jelas rugi secara materil dan immateriil,” paparnya.

Pro-kontra pun bermunculan menanggapi pendapat ini, terkait dibelanya pelaku narkoba, padahal sipelaku telah membunuh banyak orang. Bayangkan berapa orang yang dibunuh oleh akibat pelaku narkoba ini, Benarkah demikian ? Terutama untuk kasus Mary Jane dan Mary Utami ini (sebagai pembelajaran kasus).

Tidakkah para eksekutor ini melihat, mengkaji dan menelusuri lebih jauh tentang latar belakang diri, keluarga, lingkungan dan sebab migrasi ini yang sarat dengan kerentanan dan eksploitasi. Akan pesimiskah kita, ketika Presiden Republik Indonesia sudah mengultimatum tidak akan memberikan ampunan (grasi) kepada pelaku terorisme dan narkoba? Selesai dan berhentikah kasus-kasus terorisme dan narkoba setelah si pelaku dihukum mati?
(HDI, 03/09)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh