Berita > Seputar TKI
TKI Formalin, Denda dan Tasaul, Ringkasan Dialog Bagian ke-2
12 Oct 2016 00:11:37 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 4918
Ket: PF Konsuler KBRI Riyadh, Dede Achmad Rifai (tengah)
Foto: Portal Kita

Riyadh, LiputanBMI - Masalah denda SAR10.000 bagi overstayer sementara ini yang sudah diterapkan adalah denda bagi overstayer visa ziarah. Sementara bagi overstayer visa kerja masih belum optimal. Demikian diungkapkan PF Konsuler, Dede Achmad Rifai saat menjawab pertanyaan Eden Permana dari SBMI.

Sementara itu terkait TKI Formalin, TKI dengan visa kerja formal namun dipekerjakan di sektor domestik/informal, seperti dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT), Dede menegaskan supaya melaporkan secara langsung ke KBRI.

Lebih lanjut Dede menjanjikan pihak KBRI akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan langkah-langkah supaya terpenuhi hak-hak para TKI.
Pihak KBRI akan memeroses dengan menghubungi perusahaan (kafilnya), kemudian KBRI akan mendesak agar mempekerjakan sesuai kontrak kerjanya, bukan sebagai pembantu rumah tangga.

Jika pihak perusahaan tidak kooperatif, KBRI akan mendesak agar memulangkannya ke Indonesia hingga melaporkan perusahaan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

“Kalau tidak berhasil juga, kita lapor ke kementerian luar negeri terkait kasus ini (TKI Formalin), ini berarti pelanggaran kontrak kerja,” ungkap Dede.

Pertanyaan selanjutnya terkait masih minimnya jumlah tenaga kerja profesi asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, dijawab oleh Atase Tenaga Kerja, Temmy Priyatno.

Menurut Temy, permasalahannya bermula sejak sistem perekrutan dan sertifikasi profesi di Indonesia. Temy mencontohkan, profesi perawat di Arab Saudi harus memiliki sertifikat berstandar internasional, seperti para perawat asal Filipina.

Dari penulusuran Liputan BMI, lembaga sertifikasi perawat internasional atau NCLEX-RN (National Council Licensure Examination Nurse Register) di Asia baru empat negara yang punya, antara lain India, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Karena itu, perawat Indonesia yang ingin mendapatkan sertifikat internasional harus datang ke Filipina.

Pertanyaan ketiga yang dilontarkan Asep Mulyadi dari BMISA terkait penanganan kelanjutan tuntutan seorang TKI yang sudah masuk di Tasaul (KUKW) dijawab secara langsung oleh staf KBRI yang membidangi pengurusan ke Tasaul, Gugun Gunawan.

Menurut Gugun, proses pengurusan TKI PRT di Tasaul dalam lima tahun terakhir ini sangat lambat. Keterlambatan tersebut menimbulkan penumpukan jumlah tenaga kerja bermasalah di Tasaul sehingga melebihi daya tampung.

Penghuni Tasaul adalah para tenaga kerja wanita sektor rumah tangga yang bermasalah dari berbagai negara. Mulai 20 September 2016, kantor Tasaul Riyadh tidak menerima pelaporan TKW bermasalah dari negara manapun karena sudah over kapasitas.

Bersambung ke bagian ketiga.

Ringkasan Dialog KBRI Riyadh dengan Elemen Masyarakat, Bagian ke-1
Ringkasan Dialog KBRI Riyadh dengan Elemen Masyarakat, Bagian ke-3

(TTG, 12/10)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki