Berita > Opini
Pelaut Kepada UNODC: Korban TPPO di Indonesia Jarang Mendapat Keadilan
12 Oct 2016 22:46:01 WIB | Syafii | dibaca 3208
Ket: Imam Syafii (tengah)
Foto: LBMIJKT

Dunia, LiputanBMI - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) adalah sebuah lembaga internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk urusan narkoba dan kejahatan. Salah satu fokus dari UNODC yaitu, terkait dengan kejahatan lintas negara (transnasional), perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Pada hari ini Rabu (12/10), Penulis telah diundang oleh perwakilan UNODC di Indonesia yang berkantor di Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Ditemui oleh Mrs. Anna Tsitsina selaku Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC-‚ÄéHuman Trafficking and Migrant Smuggling Section, penulis diminta memberikan beberapa keterangan seputar praktek kejahatan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking), yang terjadi di sektor pekerja laut asal Indonesia pada kapal penangkap ikan (fishing vessel) berbendera asing.

Berikut merupakan poin-poin yang penulis sampaikan kepada Mrs. Anna Tsitsina selaku wakil UNODC di Indonesia yang menangani masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia:

1. Lemahnya peran serta pejabat pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia, yang selama ini masih menjadikan korban sebagai barang bukti tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai korban perdagangan manusia.

2. Pekerja di sektor pelaut justru lebih rentan menjadi korban perdagangan orang, mengingat pekerjaan di laut khususnya di kapal penangkap ikan sarat dengan resiko yang sangat berbahanya.

3. Pentingnya pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Convention ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan di bidang perikanan.

4. Tumpang tindihnya regulasi nasional yang mengatur tentang tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja laut di luar negeri, hingga ke masalah perizinan perusahaan rekrutmen awak kapal.

5. Sulitnya akses bagi korban perdagangan manusia di Indonesia dalam hal penuntutan hak-haknya sebagai korban, salah satunya adalah hak tentang ganti rugi (restitusi).

6. Semestinya hak restitusi bagi korban perdagangan manusia sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban, bukan diganti (subsider) kurungan penjara 3 bulan apabila pelaku menyatakan tidak sanggup membayar.

Untuk diketahui, UNODC dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan ilegal narkoba, pencegahan kejahatan dan keadilan kriminal, terorisme internasional dan korupsi politik, secara komprehensif dan terkoordinasi.

Tujuan-tujuan ini dicapai melalui tiga fungsi utama, yaitu penelitian, kebijakan dan dukungan bagi pemerintah dalam pengadopsian dan implementasi protokol, traktat dan konvensi terkait, serta pemberian bantuan teknis dan finansial untuk membantu pemerintah negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan narkoba dan kejahatan.

Penulis: Imam Syafi'i (Paralegal TKI) dan Anggota dari Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI).
(IS, 12/10)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki