Berita > Opini
Penyebab Lambannya Pengesahan RUU PPTKILN Menurut PKS Riyadh
25 Oct 2016 00:42:49 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 3947
Ket: Aji Teguh Prihatno, ST. Perwakilan PKS kota Riyadh
Foto: Dok. Pri

Riyadh, LiputanBMI - RUU PPTKILN merupakan tuntutan perubahan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di Luar Negeri. Mengingat begitu banyaknya masalah, baik dari pra penempatan, proses penempatan, pasca penempatan, hingga pemulangan TKI, maka perlu dibuat regulasi yang lebih mengakomodir TKI sesuai dengan situasi dan kondisinya.

RUU PPTKILN yang diusulkan oleh DPR, Pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat, dimulai setelah adanya momentum dari kebijakan Pemerintah untuk me-moratorium TKI ke 21 negara timur tengah pada tahun 2011. Perubahan ini membuat kebutuhan TKI akan regulasi yang up to date sangat mendesak untuk melindungi TKI yang ada di Luar Negeri ini, serta mengatur atau mencegah TKI ilegal untuk kembali ke negara-negara tujuan yang termasuk ke dalam 21 negara moratorium.

Pembahasan RUU PPTKILN telah masuk ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2015-2019. Namun, rakyat, khususnya para TKI, harus bersabar lebih untuk menunggu pengesahannya, karena dinilai perkembangannya begitu lambat.

Fenomena lambannya pengesahan RUU PPTKILN ini dapat kita lihat dari berbagai faktor:

Faktor Pertama, Pemerintah
Pemerintah adalah aktor utama atau sebagai eksekutor di lapangan terhadap penanganan TKI, dari hulu ke hilir, baik itu pra penempatan, proses penempatan dan perlindungan, hingga pemulangan. Lambatnya pengesahan RUU PPTKILN tidak terlepas dari political will pemerintah yang masih dinilai kurang riil, hal ini disinyalir karena adanya:
1. Tarik menarik kepentingan internal pemerintah terkait alokasi budget pasca UU disahkan.
2. Tumpang tindih peran kemenaker terhadap BNP2TKI yang beririsan pada urusan TKI.
3. Minimnya koordinasi antara elemen lembaga negara, yaitu Kemenaker, Kemenlu, dan BNP2TKI.

Sebagai eksekutor konstitusi (UU), pemerintah seharusnya paling tahu bagaimana sistem bekerja terhadap satu orang TKI dari rumahnya, ke luar negeri, hingga kembali ke rumahnya jika kontrak pekerjaan selesai. Maka dari itu Pemerintah harus memiliki inisiatif tinggi dengan memberi masukan yang holistik dan komprehensif kepada perumus UU (yaitu DPR) atas pembahasan RUU PPTKILN.

Faktor Kedua, Lembaga Legislatif (DPR RI)
Tercatat dalam daftar prolegnas tahun 2015-2019, RUU tentang PPTKILN dimulai sejak 2 Februari 2015, yang artinya pembahasan ini telah berjalan kurang lebih selama 20 bulan dan hingga kini belum ada kejelasan waktu kapan RUU ini selesai.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan lambannya proses penyelesaian RUU PPTKILN adalah:
1. Tarik menarik kepentingan antar fraksi di DPR (sebagai perpanjangan tangan parpol yang ada).
2. Hanya 3 fraksi yang secara khusus mengusulkan, bukan atas nama komisi IX, yaitu (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/FPKS, FPAN, dan FPKB) yang mengusulkan RUU PPTKILN masuk ke dalam prolegnas. Ketiga fraksi ini, patut kita apresiasi atas effort-nya, jika dijumlahkan kursinya hanya sebanyak 135 kursi, yang artinya hanya sebesar 24.1% dari total kursi di DPR yang telah memiliki effort yang riil untuk menggolkan RUU PPTKILN di prolegnas DPR RI.

Selaku rakyat kita patut bertanya, di mana peran dari sisa anggota dewan yang 75.9 % nya (sebanyak 425 aleg)? Dimana letak aksi nyata mereka di DPR terhadap kepentingan TKI ?

Faktor Ketiga, Sindikat Perdagangan TKI dan lemahnya law enforcement
Sindikat atau mafia perdagangan TKI ini merupakan jaringan ilegal para pengirim TKI. Selama ini mereka mencari penghidupan dari Human Trafficking dengan angka keuntungan yang begitu fantastis. Dengan segala resource yang ada, mereka bergerak ke segala lini untuk memuluskan bisnisnya.

Praktik suap dan korupsi dalam proses pengiriman dimulai dari rekrutmen, pembuatan dokumen, penempatan, sampai penyeberangan TKI yang sampai kini begitu sulit diberantas kecuali adanya usaha serius dan political will yang menyeluruh dari presiden hingga ke seluruh elemen negara untuk menindak segala praktik pengiriman TKI ilegal.

Maka dari itu, pergerakan sindikat dan lemahnya law enforcement sedikit banyaknya mempengaruhi cepat/lambatnya pembahasan RUU PPTKILN. Karena, dengan adanya moratorium yang diperkuat konstitusi (Kepmenaker 260/2015), akan banyak sindikat pengirim TKI yang mengalami "kerugian" akibat tidak dapat mengirim kembali TKI ke luar negeri. Dengan kondisi mandegnya RUU PPTKILN dan law enforcement yang lemah, para sindikat pun tetap nekad mengirim TKI meski penghentian penempatan TKI telah diberlakukan.

Maka dari itu, dari semua faktor yang ada, pemerintah, dalam hal ini Presiden, harus memiliki sikap politik yang jelas terhadap urusan TKI Luar Negeri, termasuk ketegasan atas alokasi dan pengawasan budget pelaksanaan UU Perlindungan Tenaga Kerja agar tidak menjadi “bancakan” eksekutif, serta regulasi yang jelas antara kemenaker dengan BNP2TKI agar tidak terjadi tumpang tindih peran, serta mengoptimalkan koordinasi elemen kemenaker, kemenlu, dan BNP2TKI.

Peran BNP2TKI juga harus dimaksimalkan dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat janji–janji manis untuk bekerja di Luar Negeri.

Pemerintah beserta semua elemen negara (Lembaga legislatif, Kemenlu, kepolisian, imigrasi, BNP2TKI, dsb) dan masyarakat (LSM, parpol, komunitas TKI, dsb) harus urun kerja bersama demi membantu kesejahteraan dan perlindungan kepada TKI Luar Negeri.

---

Judul Asli: Pandangan terhadap RUU PPTKILN
(Revisi UU no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)
Oleh: Aji Teguh Prihatno, ST
Perwakilan Partai Keadilan Sejahtera Cabang/Daerah Dakwah kota Riyadh

(TTG, 25/10)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh