Berita > Opini
Berantas Tuntas Calo Berdasi di KBRI
12 Feb 2017 07:01:30 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 4610
Ket: ilustrasi suap
Foto: google
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Ditetapkannya mantan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur sebagai tersangka oleh Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) dengan kasus dugaan suap senilai Rp 1 miliar, seolah telah menjadi pembenar kasak-kusuk masyarakat Indonesia di Malaysia selama ini yang menduga bahwa praktik percaloan dalam pelayanan paspor diotaki oleh 'orang dalam'.

Padahal, dengan kampanye 'anti calo', akhir-akhir ini KBRI Kuala Lumpur giat mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan orang tengah apabila berurusan dengan KBRI.

Meskipun kasus suap itu tidak terjadi di dalam gedung KBRI karena Atase Imigrasi tersebut diduga menerima suap terkait program reach out, tetapi bagaimanapun, pelaku utamanya adalah seorang pejabat yang ternyata tampil menjadi calo berdasi; dengan rakusnya meminum keringat TKI.

Program reach out yang dimaksud adalah adanya petugas KBRI dan imigrasi yang datang ke tempat-tempat konsentrasi pekerja Indonesia di luar Kuala Lumpur untuk menguruskan paspor.

Lalu, apakah praktik kotor di KBRI Kuala Lumpur hanya sebatas perilaku busuk seorang DW sebagai Atase Imigrasi dalam program reach out tahun 2016 dan penerbitan calling visa periode 2013-2016?

Penulis tidak bermaksud memprovokasi atau menilai buruk kinerja KBRI Kuala Lumpur, apalagi me-generalisasi semua pejabat/staf dengan stigma negatif. Sama sekali tidak.

Penulis hanya berharap (dan tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia di Malaysia) agar KPK mengusut tuntas kasus ini. Berantas calo berdasi di KBRI, karena tanpa adanya orang dalam yang memberi akses, praktik percaloan tidak akan bisa berjalan.

Tindakan KPK yang merupakan implementasi good governance perlu didukung semua pihak, untuk terus mengembangkan kasus ini, membersihkan pejabat yang tega mengeruk untung dari para TKI yang sejatinya adalah anak bangsa yang nasibnya kurang beruntung.


Lebih dari itu, kedepannya nanti, pasca dibersihkannya oknum-oknum korup, pelayanan di kantor perwakilan pemerintah, khususnya di KBRI Kuala Lumpur diharapkan akan menjadi lebih baik.
(FK, 12/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki