Berita > Ekosospol
PPI Imbau Pemerintah Terbitkan Teknis Pengupahan Pelaut
02 Jun 2017 08:02:27 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 2104
Ket: UMP Pelaut Jakarta
Foto: PPI
Nasional, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membahas tentang teknis pengupahan bagi pekerja laut atau pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri.

Hal tersebut disarankan atas dasar telah diratifikasinya Maritim Labour Convention (MLC) 2006 di Indonesia menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016.

Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia DPP PPI, Imam Syafi'i mengungkapkan selama ini nasib Pelaut Indonesia yang bekerja di perairan NKRI diupah dengan sangat tidak layak. Menurutnya, hal itu terbukti dengan banyaknya kasus pelaut yang diterima oleh PPI.

Sebagai contoh, Imam menyebutkan di wilayah DKI Jakarta masih terdapat pelaut yang digaji dua juta rupiah perbulan. Sedangkan jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Junto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 DKI Jakarta, besaran UMP sebesar Rp. 3.355.750,-/bulan. Ini jelas pelanggaran !

Ironisnya, pelaut yang diwajibkan memiliki ijazah laut dan sertifikat pelaut bermacam-macam, yang sudah berstandar International Maritime Organization (IMO), justru diupah lebih rendah dari pekerja pada umumnya (darat). Seharusnya, pelaut bisa mendapatkan upah layak sesuai kebutuhan hidup layak mereka yang tidak sedikit mengeluarkan biaya pendidikan untuk dapat menjadi seorang pelaut.

Imam menegaskan, PPI sangat mendukung program Presiden RI Joko Widodo yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Namun, hal tersebut akan sulit terwujud jika pelaut selaku "roda penggerak" poros maritim di Indonesia diabaikan kesejahteraannya.
(IYD, 02/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki