Berita > Opini
72 tahun Indonesia Merdeka, Sudah Merdekakah TKI?
18 Aug 2017 19:59:17 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 992
Ket: logo HUT ke-72 RI
Foto: www.behance.net
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 barulah sebatas ‘kemerdekaan politik’. Kemerdekaan yang hanya sebatas ‘alat’ untuk mencapai kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya, yakni kemerdekaan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

17 Agustus 2017, perjalanan Indonesia di alam kemerdekaan sudah menginjak usia 72 tahun. Lalu, sudahkah seluruh rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya sebagaimana dicita-citakan Bung Karno?

Secara politik, Indonesia sudah terbebas dari penjajahan kolonial sejak Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi 72 tahun yang lalu. Namun, dalam bidang ekonomi, hala tuju sebuah negara merdeka dalam mewujudkan harapan dan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum, masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sepertinya masih jauh dari harapan ideal.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam Seminar Kajian Tengah Tahun di Jakarta dengan tajuk ‘Mengurai Solusi Ketimpangan’ pada Juli lalu mengatakan, di negeri yang sudah merdeka ini seharusnya tidak ada lagi masalah kemiskinan.

Secara ekonomi, kemerdekaan adalah kebebasan dari kemiskinan. Namun faktanya, ketimpangan sosial, jurang antara si miskin dan si kaya masih tampak menganga, meski negara sudah bergonta-ganti pengelola.

Sudah merdekakah TKI?

Data penempatan TKI yang dirilis Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (Puslitfo BNP2TKI) menyebutkan, pada periode Januari hingga Juli 2017, sebanyak 125.081 warga negara Indonesia telah berangkat ke luar negeri menjadi TKI. Sementara jumlah total TKI yang menyebar di berbagai negara di seluruh dunia baik yang berdokumen resmi atau tak berdokumen diperkirakan ada jutaan orang.

Meski mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya, data tersebut menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja antar negara yang dilakukan oleh anak-anak bangsa masih terus terjadi, walaupun tanah air yang mereka tinggalkan adalah bumi yang sudah merdeka.

Penalaran yang waras tentu bisa menerka, penyebab terjadinya migrasi adalah kemiskinan. Alasan utama perpindahan pencari kerja dari satu negara ke negara lain adalah akibat dari kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan produk yang cukup untuk mendukung seseorang atau keluarganya.

Seseorang yang mengalami stress di luar batas tolerensi akan pindah dari tempat yang mempunyai nilai kefaedahan lebih tinggi (Mantra,1999).

Logikanya, jika di negeri sendiri sudah berkecukupan secara ekonomi, tak mungkin mereka mau pertaruhkan harga diri, bahkan nyawa dengan bekerja sebagi pekerja rumah tangga, kuli bangunan, pekerja pabrik, sopir rumahan dan pekerjaan lain yang sering dianggap ‘rendahan’ di negeri orang.

Upaya pengiriman TKI ilegal yang beberapa kali berhasil digagalkan oleh aparat keamanan membuktikan masih banyak rakyat Indonesia yang punya pikiran nekat mencoba mengadu peruntungan di negeri seberang karena di negeri sendiri ekonomi mereka ‘mati’.

Tertangkapnya ratusan TKI ilegal di Malaysia bebrapa waktu yang lalu juga bukti nyata, imbauan pemerintah agar TKI yang tak berdokumen mengikuti program pulang sukarela tak berguna.

Bagi mereka, pulang kampung bukan pilihan. Bagaimanapun, hidup adalah perjuangan. Keluarga masih butuh makan, anak-anak masih perlu disekolahkan. Sementara di tanah kelahirannya, ekonomi mereka tak berdaya.

Dengan demikian, jutaan Tenaga Kerja Indonesia yang saat ini (dan entah sampai kapan) masih berada di negeri orang sesungguhnya adalah anak-anak bangsa yang sedang dalam perjuangan untuk memerdekaan diri dan keluarganya dari kemiskinan.

DIRGAHAYU INDONESIA
Merdeka …!





(FK, 18/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki