Berita > Seputar TKI
BNP2TKI Diminta Panggil PT DKM Terkait Kasus 18 ABK Korban Gaji Tidak Dibayar
02 Dec 2017 01:20:05 WIB | Syafii | dibaca 1112
Ket: Tim Advokasi PPI datangi BNP2TKI, Kamis (30/11/17)
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta memanggil pimpinan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT Dian Kharisma Mandiri (DKM) terkait kasus 18 Anak Buah Kapal (ABK) yang mengadu ke Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI).

Hal tersebut diminta oleh PPI karena terdapat bukti baru berupa surat tanda terima dokumen kepelautan yang menggunakan kop surat PT DKM dengan nomor SIPPTKI KEP.506/MEN/VI/2012 yang berlamat di Ruko East View Residence Nomor 21 Mustikasari, Bekasi Timur.

“Kita minta BNP2TKI untuk panggil pimpinan PPTKIS PT DKM guna klarifikasi apa betul itu merupakan cabang DKM yang berpusat di Gresik, Jawa Timur apa bukan. Karena nomor SIPPTKI nya sama,” ujar Anggota Tim Advokasi PPI, Mansur Rahman kepada Liputan BMI saat mendatangi kantor BNP2TKI, Kamis (30/11/17).

Mansur mengungkapkan, kasus tersebut berawal ketika ada dua orang ABK mendatangi kantor PPI dan mengadukan kasus yang mereka alami.

“Mereka ngadu, baru dipulangkan dari Korea. Selama empat bulan lebih bekerja di kapal gaji mereka engak dibayar. Dipulangkan, sampai bandara tidak ada jemputan dari perusahaan. Sudah mendatangi perusahaan pada tutup kantornya. Akhirnya mereka terlantar dan minta bantuan ke PPI,” tambahnya.

Nouval, salah satu korban kepada PPI menyatakan bahwa ia dan kawan-kawan sebelumnya ditawari job kerja di kapal Purshe Seine berbendera Jepang, tetapi nyatanya mereka dipekerjakan di atas kapal penangkap cumi berbendera Cina.

Selain itu, Nouval juga menyebut jika ia dan kawan-kawannya tersebut sebelumnya pernah dimintai sejumlah uang sebagai biaya administrasi keberangkatan ke luar negeri dari mulai empat hingga delapan juta perorangnya dan dokumen berupa KTP, Ijazah, BST, Akta Kelahiran, dan KK (semuanya asli) masih ditangan perusahaan.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh PPI, mereka mengaku berangkat ke luar negeri melalui PT Mojasindo dan PT Panca Berkah Samudera. Namun kebingungan pun muncul karena ternyata terdapat surat tanda terima dokumen dan dalam perjanjian kerja terdapat nama PT DKM.

Saat ini, para ABK sudah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing meliputi Bandung, Indramayu, Brebes, Tegal, Pemalang, Jogja, dan Demak atas rekomendasi PPI kepada BNP2TKI dengan dibiayai oleh Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut pengaduan PPI, BNP2TKI sudah melakukan upaya dengan memanggil perusahaan.

“Kami sudah layangkan panggilan I, namun belum ada respon dari perusahaan. Selanjutnya, kami akan kirim panggilan II dan informasinya akan disampaikan ke PPI,” pungkas staf BNP2TKI.


(IS, 02/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki