Berita > Opini
Migrant Day 2017, Tangis Buruh Migran Masih Terdengar
18 Dec 2017 20:36:12 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 381
Ket: ilustrasi
Foto: http://www.ecpat.org
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Setiap tahunnya, tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Buruh Migran Internasioanal atau dikenal dengan istilah Migrant Day. Penetapan Migrant Day mengacu pada deklarasi ‘Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya’ melalui Resolusi No. 45/158’ pada tanggal 18 Desember 1990 di New York, Amerika Serikat.

Konvensi ini diinisiasi negara-negara pengirim buruh migran untuk merumuskan standar perlindungan khusus bagi buruh migran secara global. Ada proses panjang dalam memperjuangkannya, mulai dari penelitian, kajian, dialog dan perdebatan mendalam antara dua kepentingan, yaitu kepentingan negara asal buruh migran dengan negara tujuan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalaui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Maka, negara mempunyai kewajiban merealisasikan dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi diberikan kepada seluruh buruh migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.

Salah satu substansi penting dalam konvensi yang biasa disebut Konvensi PBB 1990 ini adalah adanya hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk bebas dari perbudakan.

Lalu, apakah hari ini buruh migran sudah bebas dari penyiksaan dan perbudakan?

Apakah peran negara sudah maksimal untuk melindungi warga negaranya yang menjadi buruh migran?

Migrasi merupakan ekspresi yang berani dari kehendak individu untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan keinginan hidup layak. Terbatasnya kesempatan kerja di negeri sendiri dan belum mampunya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warganya menjadikan jutaan rakyat miskin pedesaan terpaksa mengadu nasib di negeri orang.

Setiap warga negara yang memutuskan menjadi buruh migran punya hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara mana pun asalkan tidak melanggar undang-undang negara asal dan negara tujuan.

Hari ini kita masih sering mendengar buruh migran menangis karena disiksa majikan, diperbudak, hak-haknya dirampas.

Hari ini kita masih sering mendengar buruh migran ditipu agen. Ada yang lari dari majikan karena kerja tak layak, dieksploitasi, dan akhirnya berstatus undocument. Ada yang kerja bertahun-tahun tak digaji dan banyak lagi kisah pilu yang tak terungkap.

Operasi besar-besaran terhadap buruh migran tak berdokumen di Malaysia beberapa bulan yang lalu adalah bukti bahwa negara belum bisa berbuat banyak ketika warganya mengalami masalah di negara tujuan.

Maka, peringatan Migrant Day 2017 ini seharusnya menjadi momen bersatunya seluruh aktivis dan NGO/CSO yang concern terhadap buruh migran untuk memberi masukan dan desakan kepada negara agar membuat kebijakan yang betul-betul melindungi buruh migran.

UU Nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI yang masih banyak kelemahan harus diperbaiki dalam aturan turunan, terutama dalam hal pengawasan untuk menjamin hak-hak buruh migran tidak dilanggar.

Bagaimanapun, migrasi internasional telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, baik pembangunan di negara asal maupun pembangunan di negara tujuan.

Oleh karena itu, rencana aksi setelah Konsensus ASEAN harus segera direalisasikan dengan adanya Memorandum of Agreement antara negara asal dan negara tujuan untuk memastikan buruh migran terlindungi.

Ingat, proses migrasi ketenagakerjaan terjadi dari sebuah negara ke negara lain, maka kebijakan yang tepat untuk mengaturnya adalah dengan kesepakatan dua negara yang mengikat. Sementara kebijakan yang dibuat oleh negara asal dan negara tujuan sifatnya harus saling melengkapi.

>>>
Selamat Hari Buruh Migran Internasional


(FK/RED, 18/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki