Berita > Opini
Kebijakan Kepala BNP2TKI Melawan Praktik Overcharging
21 Dec 2017 20:00:42 WIB | Redaksi | dibaca 481
Ket: BNP2TKI
Foto: BNP2TKI
Nasional, LiputanBMI - Tertanggal 5 Juli 2017 telah terbit surat Kepala BNP2TKI No. B.53/KA/VII/2017 tentang Pengendalian Transparansi Biaya Penempatan TKI ke Luar Negeri. Isinya sebenarnya merupakan peringatan dan ancaman kepada seluruh Direktur Utama PPTKIS alias PJTKI agar tidak lagi melakukan pungutan biaya penempatan berlebih (overcharging) terhadap TKI / BMI.

Hasil pengawasan dan evaluasi BNP2TKI di lapangan (yang terakhir antara lain hasil kunjungan Kepala BNP2TKI ke Taiwan saat Hari Raya Idul Fitri tanggal 25 Juni 2017) ditemukan :

1. Adanya sebagian BMI/TKI dibebankan biaya penempatan di luar komponen-komponen yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

2. TKI mengajukan tambahan uang saku / living cost sebesar sekitar Rp 3.000.000,- namun ada sebagian PPTKIS hanya memberikan sebagian dari angka tersebut;

3. PJTKI yang membebankan BMI/TKI dengan skema “DOUBLE LOAN” (dua pinjaman) untuk kepentingan PJTKI yaitu, selagi di Indonesia BMI/TKI tersebut mengajukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan di Indonesia biasanya (koperasi simpan pinjam) dan pada saat BMI/TKI sampai ke negera tujuan ternyata BMI/TKI mengajukan kembali pembiayaan kepada Lembaga Keuangan (finance) di luar negeri.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka Kepala BNP2TKI menyatakan bahwa jika dalam hasil investigasi BNP2TKI di lapangan ditemukan kembali praktik-praktik overcharging misalnya dengan modus skema “double loan” di atas, maka BNP2TKI tidak akan menerbitkan SIP (Surat Izin Pengerahan) dan atau lakukan TUNDA LAYAN untuk seluruh negara sampai dengan pihak PJTKI menyelesaikan masalah kasus overcharging tersebut.

Kemudian BNP2TKI merekomendasikan kepada Kemenaker untuk menjatuhkan sanksi administratif lebih lanjut berupa penutupan atau pencabutan izin PJTKI pelaku overcharging sesuai aturan yang berlaku. Sanksi pencabutan izin oleh Kemnaker akan ditindaklanjuti pengembalian hak uang kelebihan pembayaran kepada pihak BMI / TKI selaku korban overcharging.

Surat tersebut di atas hakikatnya adalah merupakan bentuk kebijakan Kepala BNP2TKI yaitu dengan cara memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan peran BNP2TKI dalam hal pengawasan dan penegakan hukum administratif yang menjadi kewenangan dan tugas BNP2TKI guna melawan dan memberantas praktik overcharging (pungutan biaya penempatan berlebih) yang selama ini teramat lazim dilakukan oleh PJTKI untuk memeras BMI / TKI.

Tujuannya adalah, pertama, supaya BMI / TKI tidak dirugikan ataupun mendapatkan hak-haknya kembali. Kedua, untuk mencegah dan menimbulkan efek jera kepada PJTKI agar tidak melakukan praktik overcharging.

Model penanganan atau penyelesaian kasus overcharging lewat proses pengawasan dan penegakan hukum administratif yang dilakukan berdasarkan kebijakan/kewenangan Kepala BNP2TKI tersebut di atas bisa dibedakan dan dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa lewat proses musyawarah dan mediasi yang bersifat non litigasi serta berujung pada proses tahapan gugatan perdata (litigasi) secara berjenjang di pengadilan Indonesia.

Sebab, memang praktik overcharging adalah tergolong bentuk pelanggaran administratif dan sekaligus merupakan pelanggaran hak kontraktual yang tergolong sengketa keperdataan antara BMI / TKI dengan pihak PJTKI. Oleh karena itu, penanganan kasus overcharging dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara :

Pertama, penyelesaian kasus overcharging lewat proses pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh BNP2TKI / Kemenaker.

Kedua, penyelesaian perkara overcharging lewat proses penyelesaian sengketa / perselisihan antara PJTKI dengan BMI / TKI baik lewat proses non litigasi dengan cara musyawarah dan mediasi ataupun memakai cara litigasi yang berujung pada proses tahapan gugatan perdata secara berjenjang di pengadilan di Indonesia.

Pada kenyataanya perlawanan terhadap praktik overcharging yang dilakukan oleh PJTKI bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan Indonesia dan lembaga keuangan (finance) di luar negeri sebenarnya lebih efektif (berhasil guna) dilakukan lewat model pendekatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh BNP2TKI.

Sebab, model penyelesaian sengketa masalah overcharging lewat proses musyawarah dan mediasi yang berujung pada gugatan perdata lewat tahapan pengadilan berjenjang, tak pelak lagi sejatinya membutuhkan proses panjang, lama dan berbiaya mahal.

Lebih-lebih lagi jika pihak BMI korban overcharging masih bekerja di negara tujuan penempatan, niscaya akan timbul persoalan dalam menentukan wilayah yurisdiksi pengadilan yang berdampak kian rumit dan sulit bagi BMI / TKI dalam meraih hak dan keadilan.

Efektifitas dari wujud kebijakan tegas Kepala BNP2TKI melawan praktik overcharging tersebut sebenarnya telah dibuktikan langsung oleh Kepala BNP2TKI saat menangani pengaduan/laporan kasus overcharging pada tanggal 28 September 2016 lalu yang dialami oleh anggota-anggota SBMI Hong Kong saat sedang bekerja di negara tujuan penempatan Hong Kong.

Setelah menerima pengaduan /laporan dari Dewan Pengurus Nasional SBMI bersama pengurus Dewan Pengurus Luar Negeri SBMI Hong Kong, maka Kepala BNP2TKI langsung memerintahkan agar dilakukan investigasi berdasarkan pengaduan/laporan dan bukti awal dari BMI selaku korban.

Lalu setelah ada hasil investigasi berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian dari BMI, maka pada tanggal 2 Oktober 2016 Kepala BNP2TKI langsung ambil tindakan administratif yaitu melaksanakan TUNDA LAYAN atau tepatnya berupa tindakan administratif dengan cara BNP2TKI tidak memberikan atau menunda pelayanan penerbitan SIP (Surat Izin Pengerahan) baru bagi PJTKI tersebut dan atau menghentikan keperluan proses penempatan lainya sehingga tentu saja aktivitas bisnis PJTKI terhenti untuk sementara waktu sampai dengan pihak PJTKI menyelesaikan masalah kasus overcharging.

Tegasnya, model ini lebih efektif untuk menekan pihak PJTKI untuk segera menyelesaikan masalahnya terhadap BMI / TKI. Jika pihak PJTKI sengaja berlama-lama tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan pihak BMI / TKI, maka niscaya kian banyak kerugian yang akan dialami pihak PJTKI dan bahkan PJTKI dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin.

Dengan demikian kebijakan tegas Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sudah merupakan contoh baik untuk melawan praktik overcharging yang dilakukan oleh PJTKI dengan cara melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif.

Karena itu bila ada laporan / pengaduan dari pihak BMI / TKI atau kuasa hukumnya, maka BNP2TKI dapat bertindak pro aktif segera melakukan investigasi yang merupakan kewenangan dan tugas BNP2TKI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Proses investigasi dan penegakan hukum administratif dengan kemungkinan penjatuhan sanksi terhadap PJTKI, tanpa harus melalui proses mediasi lebih dulu niscaya akan lebih efektif demi membela hak dan keadilan bagi BMI / TKI.

***

Abdul Rahim Sitorus
Advokat & Konsultan Bantuan Hukum TKI
Kordinator Advokasi Pusat Sumber Daya Buruh Migran
Pengacara Serikat Buruh Migran Indonesia



(RED/RED, 21/12)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki