Berita > Opini
Audiensi Dengan Kadisnaker Jakut, PPI Sebut Hak Normatif Pelaut Kerap Dilanggar
26 Feb 2018 16:51:04 WIB | Syafii | dibaca 1236
Ket: Pengurus PPI bersama Kadisnaker Jakut
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Namun, fakta di lapangan berbeda.

Hal tersebut disampaikan oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) saat audiensi dengan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (26/02/18) di ruang rapat Sudinnakertrans Jakut.

Menurut PPI, selama ini perjanjian kerja laut (PKL) hanya diperiksa dan disahkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran, tanpa melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Disnaker, yang berimbas banyaknya hak-hak normatif ketenagakerjaan pelaut yang dikebiri oleh pengusaha di bidang pelayaran.

“Kedatangan kami ke Disnaker Jakut disambut baik oleh Kadisnaker dan jajarannya. Selain membahas persoalan regulasi ketenagakerjaan pelaut, kami juga sekaligus melakukan pencatatan perselisihan setelah upaya bipartit gagal menemukan titik penyelesaian,” ujar Ketua Dalam Negeri PPI, Nur Rohman di depan kantor Disnaker seusai acara.

Dikatakan Rohman, adapun kasus yang dicatatkan tersebut merupakan kasus pelaut yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan masih ada hak yang belum dibayar oleh pihak perusahaan.

“Si pelaut tanda tangan kontrak kerja delapan bulan sebagai mualim 3, namun baru kerja tiga bulan tiba-tiba dipulangkan dengan alasan tidak bisa kerja. Ironisnya, biaya tiket kepulangannya pun ditanggung sendiri dengan dipotong dari gajinya,” tambahnya.

PPI berpandangan bahwa sesuai dengan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

“Berkas kasus pencatatan sudah diterima oleh petugas Disnaker dengan memberikan bukti tanda terima pencatatan. Selanjutnya, kami tinggal tunggu panggilan sidang mediasi,” pungkas Rohman.



(IS/IS, 26/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki