Berita > Seputar TKI
Ketua DPR: Menaker Harus Wajibkan Calon PMI Miliki Sertifikasi Resmi
01 Apr 2018 20:28:30 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 618
Ket: Ketua DPR Bambang Soesatyo
Foto: tempo.co
Jakarta, LiputanBMI - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai banyaknya masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri akibat rendahnya kompetensi yang dimiliki TKI. Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekerasan fisik maupun verbal yang dialami TKI di luar negeri.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mewajibkan calon TKII agar mendapatkan sertifikasi resmi sesuai bidang keahlian dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

"Mengingat hal tersebut diatur dalam Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 181 tahun 1997 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta serta UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," ujarnya sebagaimana dikutip dari SINDOnews, Minggu (1/4/2018).

Di samping itu, kata Bamsoet, Komisi IX DPR juga perlu mendorong Kemenaker untuk meninjau kembali program 'Zero Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)' yang dicanangkan untuk tahun 2017 bagi TKI agar dapat terealisasi. Dengan begitu, para calon tenaga kerja memiliki keahlian spesifik dan tidak rentan terhadap penganiayaan, mengingat tingkat penganiayaan terbesar terjadi pada PLRT.  

Ia juga setuju Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan TKI dengan Arab Saudi perlu ditingkatkan melalui Memorandum of Agreement (MoA).

"Segala upaya yang bertujuan untuk melindungi TKI di luar negeri harus dilakukan pemerintah," tegasnya.

Namun terpenting pula tambah politikus Golkar ini menambahkan, Komisi I, Komisi III dan Komisi IX mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kemenaker, kepolisian, dan Ditjen Imigrasi secara bersama berkoordinasi untuk memberantas mafia tenaga kerja dengan lebih selektif sejak pengajuan paspor, keberangkatan di bandara, hingga pengawasan KBRI di negara tujuan.
(IYD/IYD, 01/04)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki