Berita > Seputar TKI
JBM Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU PPMI
06 Jun 2018 23:17:14 WIB | Juwarih | dibaca 817
Ket: JBM menggelar konferensi pers di gedung YLBHI di Jl. Mendut, RT 9, RW 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Foto: JBM
Jakarta, LiputanBMI - Jaringan Buruh Migran (JBM) yang terdiri dari 27 organisasi buruh migran di dalam dan di luar negeri mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerjaa Migran Indonesia (PPMI).

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah pengurus organisasi yang tergabung dalam JBM saat menggelar konferensi pers di gedung YLBHI di Jl. Mendut, RT 9, RW 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Sekretaris Nasional JBM, Savitri Wisnuwardhani menilai, pasca disahkannya UU PPMI pada 22 November 2017, perlindungan bagi PMI masih menggantung. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan turunan yang dijadikan landasan untuk mengimplementasikan perlindungan dari hulu ke hilir.

"Bila melihat pasal-pasal di UU PPMI yang berbicara mengenai layanan terpadu satu atap (LTSA) terdapat 3 mandat yaitu mewujudkan efektifitas penyelenggarakan penempatan, pengurusan dokumen, dan percepatan kualitas pelayanan," jelas Savitri.

Savitri melanjutkan, menurutnya tiga mandat ini masih sangat umum, sedangkan bila melihat praktik LTSP di Indramayu untuk pengurusan dokumen saja calon PMI masih harus didampingi oleh pihak sponsor.

"Maka tidak heran jika masih ditemukan kasus pemalsuan dokumen, karena pembuatan dokumennya masih melibatkan pihak sponsor," ungkap Savitri

Savitri berharap, peraturan turunan nanti mengatur mengenai standar pelayanan minimal mulai dari informasi, mekanisme dan tata cara pengurusan dokumen kerja hingga kinerja layanan yang mengedepankan layanan publik berperspektif HAM dan gender serta transparant dan bebas pungli.

Sementara Sekjen SBMI, Bobi Alwy, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan UU PPMI melalui penerbitan peraturan pelaksanana atau aturan turunan. Mengingat Kemenaker sudah janji akan menyederhanakan aturan turunan dari 28 menjadi 14 pada Agustus 2018 nanti.

"Ya, lebih cepat lebih baik aturan turunan tersebut dibuat, yang penting proses pembuatannya harus melibatkan masyarakat. Jika tidak diselesaikan pada tahun ini saya yakin nanti di tahun politik akan lama lagi. Terlebih limitasi waktu penyelesaian akan berdampak pada implementasi di pemerintah provinsi, daerah, dan desa," kata Bobi.

Okky Wiratama, dari LBH Jakarta menekankan masih tingginya kasus-kasus yang belum terselesaikan disebabkan karena mekanisme penanganan kasusnya menggunakan jalur mediasi. Mediatorpada umumnya sering tidak memiliki perspektif melindungi korban dan tidak ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan mediasi.

"Dalam peraturan turunan nanti harus jelas dan tegas diatur mengenai mekanisme penanganan kasusnya. Peran mediator harus jelas, terakreditasi," tutur Okky.

Risca Dwi, dari Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa jika pemerintah ingin menekan angka kasus pekerja migran, pemerintah perlu lebih serius untuk menerapkan UU PPMI sesuai dengan semangat perlindungan dalam Konvensi Migran 1990 dan CEDAW karena 70%-80% pekerja migran adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT (domestik).

"Langkah penyelesaian yang bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan perlu dihindari pemerintah agar kerentanan dan kasus pekerja migran dapat teratasi," tegas Risca

Risca melanjutkan, optimalisasi peran pemerintah daerah perlu didorong dan difasilitasi karena 80% persoalan migrasi ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan perlu diperkuat terutama pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemerintah termasuk dalam tata kelola migrasi.

"Selian itu, fungsi pengawasan juga perlu melibatkan masyarakat sipil agar pelindungan terhadap pekerja migran indonesia bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus KSBSI, Yatini Sulistyowati berpendapat, terdapat perbedaan manfaat peserta BPJSTK antara PMI dan buruh dalam negeri. Untuk buruh dalam negeri, manfaat yang didapat tidak hanya pengobatan ketika sakit saja, tetapi meng-cover penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, sedangkan PMI tidak mendapatkan manfaat tersebut dan bila dibandingkan Permenaker No 7 tahun 2010, jaminan risiko yang didapat PMI lebih besar hingga 13 resiko.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera merevisi Permenaker No. 7 tahun 2017. Pertanggungan bagi PMI juga harus disesuaikan dengan peraturan turunan UU SJSN, UU BPJS dan yang terpenting harus disesuikan dengan UU PPMI Pasal 29," tegasnya.
(JWR/FK, 06/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki