Berita > Seputar TKI
Pemerintah Akan Kembali Kirim PMI ke Timur Tengah, JBM: ini Keputusan yang Tergesa Gesa
08 Jun 2018 04:51:35 WIB | Juwarih | dibaca 2007
Ket: JBM saat menggelar konferensi pers di gedung YLBHI di Jl. Mendut, RT 9, RW 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Foto: Facebook
Jakarta, LiputanBMI - Koalisi 27 organisasi buruh migran di dalam dan di luar negeri serta pemerhati BMI yang tergabung dalam jaringan buruh migran menyoal keputusan pemerintah berwacana akan uji coba mengirim 30 ribu pekerjaan migran Indonesia di sektor informal/PRT ke sejumlah negara di Timur Tengah yang dianggap tergesa-gesa oleh JBM.

"Meskipun berkali-kali ketiga negara tersebut meminta agar kembalinya dibuka pengiriman PMI ke sana, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan jangang dulu tergesa-gesa perlu dikaji secara cermat dan harus minta pendapat dari stakeholder terutama pekerja migran yang masih bekerja disana," ucap SekNas JBM, Savitri Wisnuwardhani kepada LiputanBMI melalui pesan elektronik di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Selain itu, Savitri menyayangkan rencana uji coba tersebut dikarenakan disaat masih belum jelasnya isi substansi peraturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) justru pemerintah disibukkan dengan mencari formulasi yang bagus untuk kembali membuka penempatan PMI ke Timur Tengah.

Dimana pemerintah sendiri awalnya telah membuat kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran perseorangan ke negara-negara Arab melalui Kepmenaker No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

"Walaupun wacana tersebut dianggap tidak bertentangan namun menurut saya jelas bertentangan dengan peraturan yang ada, karena dalam Kepmen tersebut, tiga negara ini termasuk yang dinyatakan tertutup oleh pemerintan," tegas Savitri.

Tambahnya, kreteria negara yang boleh untuk penempatan PMI diatur dalam Pasal 31 UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI, (Pekerja Migran Indonesia hanya dapat
bekerja ke negara tujuan penempatan yang:
a. Mempunyai peraturan
perundang-undangan yang melindungi
tenaga kerja asing,
b. Telah memiliki perjanjian tertulis
antara pemerintah negara tujuan
penempatan dan Pemerintah
Republik Indonesia, dan/atau
c.� Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing).�

Terpisah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto, mengomentari terkait upaya pemerintah berencana akan melakukan uji coba penempatan PMI ke sejumlah negara di Timur Tengah.

"Karena PMI ini manusia bukan barang jadi tidak bisa untuk dijadikan bahan uji coba, artinya pemerintah harus memastikan terlebih dahulu adanya jaminan perlindungan bagi buruh migran yang masih bekerja di sana sebelum berniat kembali membuka pengiriman," tutur Hariyanto.

Hariyanto menegaskan, terkait wacana uji coba pengiriman PMI ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar harus melihat dua aspek yang menjadi hak PMI menurut kontitusi, yaitu a. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (artinya penutupan bukan menjadi solusi namu pengiriman juga apa lagi), b. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan sebagai Warga Negara.

"Artinya pemerintah dalam menempatkan buruh migran, dua aspek tersebut harus terpenuhi, yakni hak untuk bekerja yang layak dan hak untuk mendapatkan jaminan perlidungan," tegas pria yang pernah merasakan menjadi buruh migran di Arab Saudi tersebut.

Hariyanto mengatakan, bila melihat dari data kasus yang di advokasi oleh organisasinya selama Januari sampai Juni 2018 tercatat ada 225 kasus PMI timur tengah. Dalam arti SBMI menerima pengaduan setiap bulannya sekitar 38 kasus yang ia tangani walaupun pengiriman pekerja migran di stop.

"Pertanyaan saya dari data kasus di atas apakah pemerintah sudah memenuhi dan memberikan jaminan atas hak perlindungan bagi PMI?," tanya ketua umum SBMI.

Menurutnya, ketika pemerintah membuat kebijakan berupa Kepmenaker No. 260 tahun 2015 yang harus dilakukan adalah melakukan exit strategi, mencari akar permasalahnya dan meningkatkan diplomasi ke tiga negara tersebut untuk menjamin perlindungan hukum bagi PMI secara tertulis dengan membuat perjanjian berupa Memorandum or Agreement (MoA).

"Setelah mengeluarkan kebijakan moratorium, seharusnya pemerintah melakukan lobi-lobi ke tiga negara tersebut untuk terjaminnya perlindungan hukum kepada PMI dengan membuat MoA," pungkasnya.
(JWR/IYD, 08/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki