Berita > Opini
Pilkada Serentak dan Hilangnya Suara Pekerja Migran
28 Jun 2018 20:56:03 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 603
Ket: ilustrasi
Foto: google
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjalankan tugas perlindungan sejak dini terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.

Hal ini mengingat selama ini berbagai persoalan yang menimpa pekerja migran di negara tujuan pada umumnya merupakan hilirisasi dari persoalan di dalam negeri.

Oleh karena itu, daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen dan perhatian serius untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya secara maksimal.

Dengan demikian, Pilkada Serentak 27 Juni 2018 kemarin sebenarnya mempunyai arti penting bagi pekerja migran dan keluarganya tentang harapan mempunyai gubenur, bupati atau walikota yang peduli terhadap warganya yang terpaksa mengais rezeki di negeri orang.

Akan tetapi sayangnya, pekerja migran yang berada di luar negeri tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada hanya karena alasan teknis. Ribuan, bahkan ratusan ribu pekerja migran menjadi golput (atau lebih tepatnya dijadikan golput) dalam pemilihan umum kepala daerah karena penyelenggara pemilu belum bisa menemukan cara penyaluran hak politik bagi warga negara yang berada di luar negara.

Sebagai pejuang keluarga yang sering disanjung pemerintah dengan sebutan pahlawan devisa, PMI juga merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara di dalam negeri.

Apalagi, setiap tahun BNP2TKI begitu rajin menghitung aliran remitansi yang terbukti mampu menggerakkan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terutama di daerah-daerah basis pekerja migran.

Hilangnya suara (hak pilih) pekerja migran dalam pemilukada tentu merupakan sebuah kerugian karena, sekali lagi, dalam undang-undang pelindungan pekerja migran yang baru disahkan tahun lalu, pemerintah (sepertinya) akan mulai serius menjalankan fungsi perlindungan dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah.

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sudah sedemikian canggih untuk memaksimalkan partisipasi warga negara dalam menyalurkan hak politiknya.

Mengutip pendapat Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, dengan suasana yang berbeda, keberjarakan dan bahkan keleluasaan yang terbatas yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri, seharusnya penyelenggara pemilu mulai memikirkan inovasi menggunakan teknologi informasi untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin pemilih warga negara Indonesia di luar negeri.

(FK/FK, 28/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki