Berita > Seputar TKI
SBMI Taiwan Klaim Berhasil Advokasi 55 Kasus PMI Overcharging
30 Jul 2018 07:25:39 WIB | Juwarih | dibaca 1964
Ket: Pengurus SBMI Taiwan dan Bukti Transfer Pembayaran Pengembalian Biaya dari PPTKIS ke PMI
Foto: SBMI Taiwan
Taipei, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Luar Negeri Serikat Buruh Migran Indonesian (DPLN-SBMI) Taiwan mengklaim telah berhasil mengadvokasi 55 kasus pekerja migran Indonesia (PMI) Taiwan yang terkena potong gaji yang tidak sesuai atau biaya penempatan yang berlebihan (Overcharging) oleh pihak PPTKIS maupun agencynya.

Hal tersebut disampaikan koordinator Tim Advokasi SBMI Taiwan, Lolita kepada LiputanBMI melalui pesan elektronik di Taipei, pada Minggu (29/7/2018).

Wanita asal Madiun pemilik akun FB Miracles Arizona tersebut mengatakan, sejak terbentuknya SBMI di Taiwan pada 26 Desember 2017 pihaknya menerima pengaduan permasalahan PMI overcharging
Sebanyak 85 kasus.

"Alhamdulillah baru 7 bulan berdiri kami sudah berhasil menangani 55 kasus overcharging dengan mengembalikan uang sejumlah Rp 329 juta kepada PMI hasil tuntutannya ke PPTKIS mau Agency yang telah melakukan praktik overcharging," ungkap Lolita.

Kata Lolita, kasus overcharging yang terakhir berhasil SBMI Taiwan advokasi adalah Sri Rahayu, PMI asal Demak yang terkena potongan berlebihan dari pihak agency yaitu selama 13 bulan dengan jumlah total sebesar 68.338 NT.

"Ini jelas overcharging, pihak agency memotong gaji Sri Rahayu tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kami tuntut pihak perekrutnya untuk mengembalikan haknya PMI dan Alhamdulillah pihak PPTKIS sudah mengembalikannya," jelasnya.

Sementara itu ketua DPLN SBMI Taiwan, Junita Gultom menyampaikan, 55 kasus yang berhasil diadvokasi oleh pihaknya tersebut hanya dari kasus overcharging saja belum termasuk kasus yang lainnya.

"Itu baru kasus overcharging saja belum di tambah dengan permasalah lainya seperti di interminit/PHK sepihak, sakit, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja (PK), dll," ujar Gultom.

Gultom menilai, akhir-akhir ini PMI di Taiwan sudah mulai menunjukkan ke berani untuk mengadukan permasalahanya baik dengan pihak PPTKIS maupun agency.

"Dulu permasalahan overcharging PMI jarang yang mengadu bahkan mungkin dianggap bukan bentuk permasalahan, andaipun ada yang hal tersebut sebagai bentuk kasus namun kebanyakan PMI tidak mengerti untuk menuntutnya," ungkap Gultom.

Namun dikarenakan pihaknya sering melakukan sosialisasi kepada PMI baik lewat sosial media maupun bertatap muka secara langsung sehingga mereka jadi mengerti dan memahami dengan permasalahannya.

"Sebagai PMI kita harus tau dan memahami terlebih dahulu hak dan kewajiban sebagaimana diaturan dalam peraturan yang di Indonesia maupun di negara penempatan sehingga paham apa yang menjadi hak PMI dan berani untuk memperjuangkannya," pungkasnya.
(JWR/FK, 30/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki