Berita > Seputar TKI
Dubes Rusdi: PRT Dieksploitasi karena Majikan Bayar Mahal ke Agen
07 Aug 2018 18:09:45 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1448
Ket: Dubes Rusdi Kirana
Foto: dok. Serantau// LBMIMY
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Duta Besar, Rusdi Kirana menilai, banyaknya Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi korban eksploitasi di Malaysia bukan hanya karena kurangnya keterampilan pekerja itu sendiri.

Menurut Dubes Rusdi, tingginya biaya yang harus dibayar oleh majikan kepada agen untuk mendapatkan pekerja dianggap sebagai penyebab banyak majikan yang mengeksploitasi pekerjanya karena merasa telah mengeluarkan biaya besar untuk dapat mempekerjakan seorang PRT.

Hal tersebut disampaikan Rusdi Kirana ketika menjawab pertanyaan Koordinator Komunitas Serantau, Nasrikah terkait upaya KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan perlindungan kepada PRT di Malaysia dalam acara 'Ngopi Aspirasi Bersama Dubes Rusdi' di Wisma Duta Indonesia, Kuala Lumpur, Minggu (5/8).

"Sekarang masih ada pemotongan gaji PRT sampai enam bulan. Untuk mendapatkan seorang PRT, majikan harus membayar ke agen hingga 15 ribu ringgit (sekitar Rp 45 juta). Dengan alasan itulah, banyak majikan yang tidak memberikan hak libur kepada PRT-nya," kata Dubes Rusdi.

Oleh karena itu, Dubes Rusdi akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar biaya pembuatan paspor dan biaya medikal calon PMI digratiskan sehingga bisa menekan biaya penempatan.

"Saya akan meminta kepada Pak Jokowi supaya biaya pembuatan paspor dan medikal untuk PMI digratiskan agar dapat mengurangi biaya penempatan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasrikah juga mempertanyakan tentang MoU antara Malaysia dan Indonesia yang telah berakhir sejak 2016 dan belum ada persepahaman baru di antara kedua negara sampai sekarang.

Padahal, kata Nasrikah, pengiriman PRT dari Indonesia ke Malaysia terus terjadi, baik secara prosedural maupun unprosedural.

"Akibatnya, perlindungan terhadap PRT, baik di dalam dan luar negeri belum maksimal. Hanya ketika ada kasus yang diekpose media, persoalan PRT mendapat perhatian meski biasanya cuma sebentar," kata Nasrikah.

Nasrikah menilai, perlindungan terhadap PRT akan lebih efektif dan kompeherensif jika pemerintah RI mengesahkan UU PRT dan punya inisiatif untuk meratifikasi Konvensi 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT, bukan sekadar pembaharuan MoU dengan negara tujuan.

"Pak Dubes seharusnya juga mendesak pemerintah pusat agar segera mengesahkan UU PRT dan meratifikasi Konvensi 189 sehingga perlindungan PRT khususnya di Malaysia punya dasar hukum yang kuat," pungkasnya.

(FK/FK, 07/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki