Berita > Seputar TKI
SPMI Desak Pemerintah Batalkan MoU Pengiriman PMI ke Arab Saudi
02 Nov 2018 14:58:21 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 842
Ket: Kris Abdurrahman (Ketua SPMI)
Foto: doc.FB
Jeddah, LiputanBMI - Dieksekusinya Tuty Tursilawati, PRT migran Indonesia asal Majalengka pada Senin (29/10) oleh pemerintah Arab Saudi, Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan nota kesepahaman (MoU) pengiriman PMI PRT yang telah ditandatangani kedua negara.

"Kami meminta DPR RI Komisi I dan Komisi IX untuk menolak secara tegas tentang rencana pembukaan moratorium dengan cara meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dan membatalkan MoU pengiriman PMI," kata Ketua SPMI, Kris Abdurrahman sebagaimana keterangan tertulis yang diterima LiputanBMI, Jumat (2/10/2018).

SPMI juga meminta Presiden Jokowi, Kemenlu dan Perwakilan RI di Arab Saudi untuk lebih proaktif melakukan langkah-langkah preventif dan pendampingan kepada PMI yang telah terindikasi atau terkena kasus hukuman mati di mana saat ini terdapat puluhan PMI yang menunggu vonis hukuman mati.

"Apabila pembukaan moratorium atu pengiriman 30 Ribu PMI PRT tetap dilakukan dengan mengesampingkan aspek perlindungan dan kepastian hukum di negara penempatan. Maka kami menuntut Menaker Hanif Dhakiri dan Ketua BNP2TKI untuk mundur dari jabatanya karena jelas telah lalai dan tidak peduli terhadap nasib dan akibat hukum PMI di kemudian hari," tegasnya.

Selain ucapan bela sungkawa, SPMI juga mengajak para aktivis dan orpol di Arab Saudi untuk bersatu mengawal moratorium PMI dan kasus hukum PMI yang saat ini terkena ancaman hukuman mati di Arab Saudi.
(IYD/IYD, 02/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki