Berita > Seputar TKI
PHK Sepihak, Perusahaan Dianjurkan Bayar Hak 5 Pelaut Rp 177 Juta
06 Mar 2019 00:57:55 WIB | Syafii | dibaca 1226
Ket: Ilustrasi PHK
Foto: Dok. PPI
Nasional, LiputanBMI - Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada PT Margo Indonesia Servicetama (MIS) agar membayar hak-hak para “pelaut” pekerja (Mansyursyah Purba dkk 5 orang) dengan total hak sebesar Rp 177.228.750,- atas perselisihan PHK yang dicatatkan oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak kuasa para pelaut.

Wakil Sekretaris Umum PPI, Syofyan menyatakan bahwa pada sidang mediasi pertama pihak perusahaan hadir dan menampung semua tuntutan para pelaut dan akan membahas ke management serta memberikan jawaban penyelesaiannya. Tetapi di sidang mediasi kedua hingga ketiga (terakhir) perusahaan tidak hadir lagi sehingga mediator menerbitkan Surat Anjuran.

“Persoalannya itu berawal ketika para pelaut tiba-tiba diberhentikan sebelum berakhirnya perjanjian kerja laut dengan alasan kepentingan perusahaan. Lantas mereka “para pelaut” mengadu ke kita “PPI”, dan kita kemudian surati perusahaan. Tetapi perusahaan mengabaikan, ya kita catatkan perselisihannya ke Disnaker,” ujar Syofyan kepada LiputanBMI ketika dikonfirmasi pokok permasalahan kasus itu, Selasa (05/03/2019).

Menurut Syofyan, para pelaut menuntut agar perusahaan membayarkan hak sisa gaji masa kerja, hak premi, dan hak sisa kontrak.

“Para pelaut kan kontrak kerjanya satu tahun, tetapi kontrak belum berakhir mereka di PHK dengan alasan yang tidak jelas, makanya tuntutan sisa kontrak dibayar adalah wajar dan dapat dipertimbangkan demi hukum sesuai ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegas Syofyan.

Saat ini para pelaut masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk melaksanakan Surat Anjuran sampai batas waktu 10 hari kedepan. Apabila perusahaan menolak isi dari Surat Anjuran tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan itu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Ya, kita sedang tunggu apa jawaban dari perusahaan. Kalau sepakat, ya mediator akan membuatkan Perjanjian Bersama. Kalau tidak ada kesepakatan, ya kita akan lanjutkan ke PHI,” pungkas Syofyan.

(IS/IS, 06/03)
Universitas Terbuka Riyadh
-