Berita > Seputar TKI
Bersama Koalisi KE ARAH 189, Serantau Turut Desak Pemerintah Malaysia Terbitkan UU Perlindungan PRT
04 Jul 2019 20:17:34 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 460
Ket: Ilmiah ketika konferensi pers bersama Koalisi KE ARAH 189
Foto: Serantau/ LBMIMY
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Sebagai komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia yang sering mendapat aduan berbagai persoalan Pekerja Rumah Tangga (PRT), Komunitas Serantau turut bergabung dalam koalisi KE ARAH 189 untuk mendesak pemerintah Malaysia agar segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan PRT (domestik worker).

Koalisi KE ARAH 189 terdiri dari 23 organisasi, di antaranya Tenaganita, Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS), North South Initiative (NSI), International Domestic Workers Federation (IDWF), serta organisasi pekerja migran Filipina, AMMPO dan Serantau.

Nama KE ARAH 189 disesuaikan dengan Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Tenaganita, Rabu (3/7), juru bicara Serantau, Ilmiah mengungkapkan, selain berbagai kasus penyiksaan fisik oleh majikan dan persoalan gaji tidak dibayar, banyak PRT yang tidak mendapat akses komunikasi karena tidak diizinkan majikan.

“Sebagai salah satu komunitas pekerja migran Indonesia, Serantau menerima banyak pengaduan mengenai pelanggaran hak pekerja di Malaysia, baik yang dilaporkan secara langsung oleh pekerja maupun melalui keluarga yang ada di Indonesia. Perlu kita pahami bahwa sebagian besar pekerja terutama PRT ada kendala mengenai komunikasi, antara lain karena majikan tidak mengizinkan komunikasi dengan dunia luar,” kata Ilmiah.

Ilmiah juga menyebut, kasus penyiksaan oleh majikan yang dialami PRT biasanya baru mendapat perhatian setelah di-ekspose media.

“Seperti kasus Suyanti pada Maret tahun lalu, kasus tiga PRT yang lari dari rumah majikan bergelar Dato’ Sri, dan yang terheboh adalah kasus Adelina. Kami meyakini banyak kasus penderaan yang tak terungkap karena kami tidak bisa menjangkau mereka atau karena keterbatasan kemampuan korban untuk melawan atau membuat aduan untuk menyelamatkan dirinya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ilmiah, bersama koalisi KE ARAH 189 Komunitas Serantau turut mendesak pemerintah Malaysia agar meratifikasi Konvensi ILO 189 dan 190 sebagai dasar penyusunan Undang-Undang Perlindungan PRT.

“Ratifikasi K 189 dan K 190 berikut penyelarasan Undang-Undang adalah langkah penting sebagai upaya perlindungan PRT secara komprehensif,” jelasnya lebih lanjut.

Sementara Irene Xavier dari PSWS mengatakan, walaupun pemerintah Malaysia telah merancang dan meminta masukan terkait peraturan tentang PRT, menurutnya masih belum cukup karena yang diperlukan adalah Undang-Undang, bukan sekadar peraturan.

"Kami meminta pemerintah untuk segera menyetujui aturan pekerja rumah tangga (berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955), sebagai upaya sementara dalam menunggu berlakunya Undang-Undang khusus tentang Pekerja Rumah Tangga," katanya.

Direktur Eksekutif Tenaganita, Glorene Das dalam konferensi pers tersebut menyoroti tentang kurang seriusnya pemerintah Malaysia dalam melindungi PRT.

“Saya pikir sangat jelas bahwa kita harus berupaya melindungi atau meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga,” katanya.

Dia menambahkan bahwa kasus Adelina Lisao telah menimbulkan pertanyaan tentang sistem peradilan pidana di Malaysia. Glorene merujuk pada pembebasan Ambika MA Shan yang dituduh membunuh pekerjanya, PMI asal NTT, Adelina Lisao.

Glorene juga mengatakan segala peraturan yang berkaitan dengan PRT migran harus terikat dengan perjanjian bilateral, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU). Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan untuk perlindungan PRT akan ditanggapi dengan serius oleh Malaysia maupun oleh negara asal PRT.


(FK/FK, 04/07)
Universitas Terbuka Riyadh
-