Berita > Opini
74 Tahun Merdeka, Sudah Merdekakah Pekerja Migran Indonesia?
17 Aug 2019 20:14:26 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1340
Ket: Dirgahayu Kemerdekaan RI
Foto: google
Nasional, LiputanBMI - Hari ini, 17 Agustus 2019, 74 tahun sudah Indonesia merdeka. Perjalanan panjang bangsa Indonesia di alam kemerdekaan selama lebih dari tujuh dasawarsa telah melahirkan banyak perubahan dan kemajuan di segala bidang.

Industrialisasi – meski banyak menggusur lahan pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang akhir-akhir ini terus digenjot adalah bukti Indonesia terus membangun, bergerak ke depan mengisi kemerdekaan.

Akan tetapi, apakah kemerdekaan yang arah tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan sudah bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?

Nyatanya, kemerdekaan hanya milik orang-orang kaya. Setiap tahunnya, ratusan ribu jiwa kaum papa meninggalkan Indonesia. Meninggalkan kampung halaman dan keluarganya, menjadi pekerja migran di negeri orang.

Saat ini (dan entah sampai kapan) jutaan anak bangsa terpaksa mengais rezeki di negeri-negeri tetangga karena di kampung halaman, mereka sulit mendapat pekerjaan. Upaya menyejahterakan keluarganya harus dilalui dengan sebuah perjuangan dengan taruhan harga diri, bahkan nyawa, layaknya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Buah busuk imperialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme telah memaksa kaum urban yang terpijak kemiskinan mengadu nasib di belantara buas ‘pasar bebas’, menggantungkan nasib di negeri orang yang sedikit bisa memberi harapan, perubahan akan nasibnya, meski Tanah Air yang mereka tinggalkan sebenarnya bumi yang sudah merdeka.

Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 barulah sebatas ‘kemerdekaan politik’. Kemerdekaan yang hanya sebatas ‘alat’ untuk mencapai kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya, yakni kemerdekaan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Ironis, 74 tahun Indonesia merdeka, kemakmuran dan kesejahteraan sebagimana cita-cita kemerdekaan belum bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan di pedesaan yang menjadi daerah basis pekerja migran.

Kemerdekaan ekonomi sebagaimana dicita-citakan Bung Karno, sebagai capaian atas kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya hanya dinikmati oleh sebagaian rakyat Indonesia. Kemerdekaan hanya milik orang-orang kaya dan para pejabat yang mendapat gaji dari uang rakyat.

Secara politis, seluruh rakyat Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari penjajahan kolonial sejak Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi 74 tahun yang lalu.

Namun, dalam bidang ekonomi, tujuan sebuah negara merdeka dalam mewujudkan harapan dan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum, masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sepertinya masih jauh dari harapan ideal.

Secara ekonomi, kemerdekaan adalah bebas dan merdeka dari kemiskinan. Akan tetapi faktanya, ketimpangan sosial, jurang antara si miskin dan si kaya masih tampak menganga, meski negara sudah bergonta-ganti pengelola.

Menjadi PMI bukan sekadar strategi menafkahi keluarga, tetapi keputusan mengadu nasib di negeri orang adalah sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita hidup layak di masa yang akan datang.

Keputusan menjadi PMI adalah keputusan untuk memerdekaan diri dan keluarga dari kemiskinan dan kebodohan. Semangat baja ingin menyekolahkan anak-anak agar tak bernasib sama seperti orang tuanya adalah semangat mencerdaskan kehidupan bangsa di masa yang akan datang, sebagaimana cita-cita kemerdekaan.

Maka sesungguhnya, jutaan PMI yang saat ini (dan entah sampai kapan) masih berada di negeri orang adalah anak-anak bangsa yang sedang dalam perjuangan untuk memerdekaan diri dan keluarganya dari kemiskinan dan kebodohan.

Jika logo resmi HUT ke-74 RI yang dibuat pemerintah bertemakan ‘SDM Unggul Indonesia Maju’, semangat di dada para PMI adalah ‘pantang mundur, terus maju – bekerja hingga ke negeri tetangga demi keluarga’.

***
Dirgahayu Negeriku
Dirgahayu Indonesiaku

Merdeka!


(FK/FK, 17/08)
Universitas Terbuka Riyadh
-