BNI Saudi Arabia
Berita > Ekosospol
SBMI Soroti Pelayanan Buruk UPT BP2MI dan Disnaker Banyuwangi dalam Melindungi PMI
05 May 2020 12:18:39 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 492
Ket: Kantor UPT BP2MI dan Disnaker Banyuwangi
Foto: Web Disnaker dan web UPTBP2MI
Banyuwangi, LiputanBMI - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyayangkan buruknya pelayanan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT-BP2MI) dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Banyuwangi terkait perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal ini terkait kasus PMI asal Banyuwangi yang dipulangkan dari Taiwan karena di-interminit (di-PHK) majikannya. Meski sudah dipulangkan ke Indonesia, dokumen PMI berinisial DY berupa KK, KTP, dan Buku Nikah masih ditahan oleh sponsor perekrut. Jika mau mengambil dokumen-dokumen tersebut, DY disuruh membayar biaya penempatan sebesar Rp 27 juta.

Menurut keterangan Ketua DPC SBMI Banyuwangi, Agung Subastian, terkait kasus yang dialami DY, UPT BP2MI dan Disnakerin Kabupaten Banyuwangi sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan perlindungan.

"Kami kecewa dan prihatin dengan layanan seperti ini. DY datang jauh-jauh dari Muncar ke kantor Disnakerin Banyuwangi dalam situasi wabah pandemi covid-19 dengan harapan bisa terfasilitasi dan bisa mendapat keadilan atas perselisihan yang dialaminya, tapi hasilnya nihil," kata Agung Subastian kepada LiputanBMI, Senin (4/5).

Alih-alih membantu memintakan dokumen yang ditahan sponsor perekrut, lanjut Agung, pegawai Dinaskerin Kabupaten Banyuwangi malah menyuruh DY memohon sendiri kepada sponsor secara kekeluargaan jika ingin dokumennya dikembalikan.

Sebelumnya, kata Agung, upaya penyelesaian kasus yang dialami DY ini sudah melalui proses mediasi yang difasilitasi UPT BP2MI Kabupaten Banyuwangi. Namun, proses mediasi tersebut menemui jalan buntu karena kedua pihak tidak berhasil mencapai kata sepakat.

“Mediasi di UPT BP2MI deadlock karena pihak PT dan sponsor tetap ngeyel suruh bayar kalau mau dokumen kembali, sedangkan DY tetap bersikukuh tidak mau bayar karena merasa di-PHK sepihak. Dalam kasus ini, BP2MI hanya jadi badan mediasi. Sama sekali tidak mampu menjalankan fungsi sebagai Badan Perlindungan PMI,” ungkap Agung.

Agung menambahkan, penyelesaian perselisihan PMI telah jelas diatur dan diamanatkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI. Pasal 77 ayat (2) UU ini menyebutkan, “Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat.”

“DY telah berusaha melalui tahapan tersebut sesuai amanah UU. Kalau memang hasilnya tetap deadlock, maka tahap selanjutnya akan dilakukan gugatan pelaporan ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan," tegas Agung.

Lebih lanjut Agung menceritakan, DY dipulangkan dari Taiwan pada 8 Desember 2019 dan langsung dibawa ke PT.
DY yang baru satu bulan bekerja sebagai perawat lansia di sebuah panti jompo itu di-interminit majikannya karena dituduh melakukan tindak kekerasan kepada lansia yang dirawatnya. Namun, berdasarkan hasil visum, DY tidak terbukti melakukan tindak kekerasan.

Pada 9 Desember 2019, suami DY mengadu ke UPT BP2MI dengan didampingi SBMI Banyuwangi. Tindak lanjut dari laporan tersebut, DY dijemput sponsor ke PT dan pada 17 Desember 2019 dipulangkan ke rumahnya.

“Selanjutnya, pada 19 Desember 2019 dilakukan mediasi di UPT BP2MI Banyuwangi tapi deadlock dan tidak ada tindak lanjut apa-apa. Pada 26 Desember 2019 kami kirim surat ke Disnaker dan Kemnaker tapi tidak ada balasan. Pada 21 April 2020, kami kirim surat ulang ke Disnaker dan pada 4 Mei 2020 dapat undangan dari Disnaker Banyuwangi untuk klarifikasi terkait aduan. Hasilnya, DY disuruh meminta sendiri dokumennya yang ditahan sponsor perekrut,” jelas Agung.

Saat ini, tambah Agung, Saat ini, SBMI Banyuwangi sedang bersiap menggalang petisi untuk menyikapi pelayanan buruk dari pejabat Disnakerin Banyuwangi serta peran UPT BP2MI yang hanya berfungsi sebagai badan mediasi tanpa solusi.

“Kasus yang dihadapi DY belum selesai. Dokumennya sampai saat ini masih ditahan oleh sponsor. Diskriminasi dan pelayanan buruk ini harus mendapatkan tindakan Kepala Dinas Disnakerin Banyuwangi dan perlu mendapat perhatian dari Bupati Banyuwangi serta lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah, termasuk Kepala BP2MI yang baru dilantik, Benny Rhamdani,” pungkas Agung.
(FK/FK, 05/05)
Universitas Terbuka Riyadh
-