Berita > Seputar TKI
Tidak Puas dengan Peraturan Baru BP2MI, Para Difabel Dan Majikan Unjuk Rasa di Depan Gedung MOL Taiwan
27 Aug 2020 23:08:06 WIB | Hani Tw | dibaca 2981
Ket: Tidak Puas dengan Peraturan Baru BP2MI, Ratusan Difabel dan Majikan Unjuk Rasa di Depan Gedung MOL Taiwan
Foto: Liberty Times Net
Taipei, LiputanBMI - Asosiasi cedera tulang belakang (FSCI) bersama majikan dari pasien difabel hari ini (27/8) melakukan aksi demo di depan gedung kementerian tenaga kerja Taiwan (MOL) menyampaikan ketidakpuasan atas peraturan BP2MI terkait biaya pengiriman PMI ke luar negeri yang ditanggung majikan.

Ratusan demonstran yang merupakan gabungan dari para difabel dan majikan yang memperkerjakan PMI serta beberapa Pekerja Migran mengatakan, baru-baru ini mereka menerima kabar dari agensi bahwa mulai tahun depan semua biaya perekrutan PMI akan dibebankan kepada majikan. Mereka mendatangi Kantor depnaker (MOL) untuk meminta bantuan.

Ketua Asosiasi Chen San-Xiu mengatakan bahwa BP2MI menyampaikan peraturan tersebut secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang di Taiwan terlebih dahulu. Mereka menerima kabar adanya peraturan baru itu dari BP2MI dari agensi.

Dikutip Liberty Times Net (27/8), Chen Shanxiu juga mengatakan, sebagian besar majikan yang mempekerjakan pekerja migran perawat pasien adalah mereka yang tingkat ekonominya rendah.

Apabila majikan, lanjut Chen San-Xiu, diharuskan menanggung biaya perekrutan yang diperkirakan sekitar NTD 70.000 hingga NTD 100.000,mereka merasa beban keluarga akan bertambah, untuk itu mereka hari ini mendatangi Kemenaker untuk minta bantuan.

Sementara itu, petugas Kemenaker menjelaskan, sejak BP2MI mengumumkan hal itu pada akhir Juli lalu pada siaran pers hingga saat ini, kemenaker belum menerima dokumen resmi dari pemerintah Indonesia.
Kemenaker secara resmi kemarin (26/8) sudah meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan.

Pejabat Kemenaker menjelaskan, sebagaimana hasil pertemuan bilateral Indonesia-Taiwan pada 11 November 2013 lalu, apabila ada perubahan terkait dalam kebijakan ketenagakerjaan, maka perubahan tersebut harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan, untuk itu, tentunya pihak Pemerintah Indonesia akan berinisiatif menjelaskannya sendiri.
(HNI/IYD, 27/08)
Universitas Terbuka Riyadh
-