Berita > Seputar TKI
Taiwan dan Indonesia Adakan Pertemuan Bahas Biaya Penempatan PMI, 6 Item Sudah Diklarifikasi
24 Dec 2020 06:55:45 WIB | Hani Tw | dibaca 819
Ket: Taiwan dan Indonesia Adakan Pertemuan Bahas Biaya Penempatan PMI, 6 Item Sudah Diklarifikasi
Foto: United Daily News
Taipei, LiputanBMI - Depnaker Taiwan kemarin (23/12) mengadakan pertemuan visual bersama depnaker Indonesia dan BP2MI untuk membahas masalah biaya penempatan PMI yang dibebankan kepada majikan (zero cost) yang akan ditetapkan pemerintah Indonesia mulai Januari 2021.

Dalam pertemuan bilateral yang pertama kali diadakan tersebut dari depnaker Taiwan diwakili oleh Lin San-gui, dari WDA Xue Jian-zhong, sementara dari depnaker Indonesia diwakili Eva, sedangkan Freddy mewakili BP2MI.

Lin San-gui mengatakan bahwa baik Taiwan dan Indonesia kemarin membahas dan mengklarifikasi satu per satu dari 11 item perincian beban biaya yang ditanggung majikan, tetapi pihak Indonesia belum dapat memberikan jawaban yang jelas untuk beberapa item dan harus membawanya kembali ke diskusi internal.

Kepala Badan Pengembangan Tenaga Kerja Transnational Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (WDA) Xue Jian-zhong, menjelaskan bahwa ada enam item yang telah diklarifikasi antara lain terkait tiket pesawat pulang pergi dan biaya transportasi bagi pekerja migran ke bandara, mereka yakin setiap PMI memiliki lokasi keberangkatan yang berbeda. Namun pihak Indonesia merespon bahwa biaya transportasi telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan untuk detail informasinya akan diberikan kemudian.

Adapun untuk biaya verifikasi kontrak kerja, Xue Jian-zhong mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kontrak kerja saat ini sudah dijadikan standarasisasi. Kedua belah pihak harus bersama-sama melepaskan prosedur dan menandatangani kontrak sesuai dengan template kontrak untuk mengurangi biaya.

Selain itu, terkait biaya pembuatan paspor bagi CPMI maupun perpanjangan paspor PMI yang habis Masa berlakunya, WDA menyarankan agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas biaya tersebut.

Sebagaimana dilansir United Daily News (23/12),sementara untuk biaya legalisir visa kerja, WDA menyarankan supaya dibayar sendiri oleh PMI.

Sedangkan untuk SKCK dari kepolisian, pihak Indonesia mengatakan bahwa hanya Taiwan yang mensyaratkan SKCK dari semua negara yang merekrut PMI, sehingga pihak Indonesia menganjurkan agar pemberi kerja (majikan) di Taiwan yang menanggung biayanya.

Sementara 5 item sisanya antara lain biaya agen, asuransi sosial, pemeriksaan kesehatan (medikal), biaya medikal rutin selama kontrak, dan biaya akomodasi, Xue Jian-zhong mengatakan karena keterbatasan waktu, kedua belah pihak memutuskan untuk berdiskusi kembali pada pertemuan berikutnya.

Xue Jian-zhong menyatakan kepada pihak Indonesia bahwa tujuan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri adalah untuk mendapatkan bayaran (gaji), ia meminta pihak Indonesia untuk mempertimbangkan keabsahan biaya yang dibebankan kepada majikan.

Pada akhirnya, dikarenakan dalam pertemuan kemarin belum mencapai kesepakatan, baik Taiwan maupun Indonesia sepakat untuk mengklarifikasi dan memikirkan kembali yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan ke dua nanti.
(HNI/, 24/12)
Universitas Terbuka Riyadh
-