Berita > Seputar TKI
Pembahasan Draft MoU Penempatan PRT, Malaysia Tolak Usulan Indonesia soal Satu PRT Satu Pekerjaan
25 Jul 2021 15:03:45 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 913
Ket: Menteri Sumber Manusia
Foto: Malaysiakini.com
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Malaysia menolak permintaan Indonesia agar warganya yang dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Negeri Jiran itu menggunakan sistem "satu PRT, satu pekerjaan".

Kementerian Sumber Manusia (KSM) Malaysia mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan untuk mempertahankan sistem satu PRT dipekerjakan oleh satu rumah tangga untuk semua jenis pekerjaan yang diperlukan.

Usulan (baca: penolakan) itu disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziyah yang digelar secara online, Jumat (23/7/2021)

“Pertemuan awal antara pemerintah Malaysia dan Indonesia dilakukan secara online pada Jumat, 23 Juli, untuk menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) tentang perekrutan dan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia di sini,” kata Menteri Sumber Manusia Malaysia, M Saravanan sebagaimana dilansir media lokal Malaysia, Malaysiakini.com, Sabtu (24/7).

Ini bukan pertama kalinya Indonesia mengusulkan sistem ‘satu PRT, satu pekerjaan’ sebagai bagian dari reformasi undang-undang yang mengatur penempatan warganya yang menjadi PRT di luar negeri.

MoU yang sedang dirundingkan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang telah disepakati pada tahun 2011 yang berakhir pada tahun 2016, dengan berbagai upaya peninjauan yang terhenti dalam lima tahun terakhir.

Usulan Indonesia terkait sistem ‘satu PRT, satu pekerjaan’ tersebut mendapat perlawanan dari pemangku kepentingan di Malaysia termasuk pihak majikan yang menyatakan bahwa langkah tersebut tidak praktis dan akan menyebabkan peningkatan biaya untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga dari Indonesia.

KSM Malaysia menegaskan bahwa dalam pertemuan bilateral tersebut penekanannya adalah pembahasan konsep sistem satu saluran (One Channel System) untuk memastikan penempatan PRT Indonesia di Malaysia tertib dan lebih transparan, terutama dalam masalah pembayaran gaji dan pemeriksaan kesehatan.

“Malaysia dan Indonesia pada prinsipnya sepakat untuk mengintegrasikan sistem yang ada di kedua negara untuk menciptakan sistem satu saluran. Kedua negara juga sepakat akan mengadakan pertemuan teknis untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut menuju finalisasi ketentuan MoU,” kata KSM.
(FK/, 25/07)
Universitas Terbuka Riyadh
-