Berita > Seputar TKI
JBM: Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Penempatan PMI Membingungkan
17 Aug 2021 22:38:01 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1181
Ket: peluncuran pembebasan biaya penempatan melalui KUR dan KTA
Foto: web. bp2mi
Nasional, LiputanBMI - Jaringan Buruh Migran (JBM), koalisi 27 organisasi yang terdiri dari serikat buruh migran yang ada di dalam dan di luar negeri, serikat buruh lokal, dan organsiasi yang peduli terhadap hak-hak buruh migran menilai, implementasi kebijakan Pembebasan Biaya Penempatan PMI yang dilaunching BP2MI membingungkan.

Kamis lalu, 12 Agustus 2021, BP2MI secara resmi meluncurkan program pembebasan biaya penempatan PMI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Bank BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Logika pembebasan biaya penempatan melalui utang ini yang kemudian dipertanyakan oleh komunitas PMI dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang telah cukup lama menanti implementasi kebijakan pembebasan biaya penempatan agar PMI dapat terlepas dari jeratan overcharging.
Sebelumnya, pada 30 Juli 2021, BP2MI telah mengeluarkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

Diktum kedelapan keputusan tersebut menyatakan bahwa pembiayaan penempatan bagi 10 jenis jabatan PMI difasilitasi melalui Pinjaman KTA dan/atau KUR dari Bank BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sementara diktum kedua dalam Kepka ini menyebutkan, dalam hal pembiayaan penempatan yang menjadi kewajiban pemberi kerja telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PMI, maka pemberi kerja wajib mengganti biaya yang sudah dikeluarkan melalui mekanisme reimbursement.

Sekretaris Nasional JBM, Savitri Wisnuwardhani menyayangkan adanya Kepka BP2MI Nomor 214 Tahun 2021 karena tidak sesuai dengan UU PPMI dan Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI (zero cost).

Dalam siaran pers JBM yang dipublikasikan bertepatan dengan HUT ke-76 RI, 17 Agustus 2021, Savitri mengatakan, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengimplementasikan Pasal 30 UU PPMI. Misalnya dengan menerbitkan kebijakan untuk mendorong pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi CPMI melalui APBD, karena komponen pendidikan dan pelatihan adalah komponen paling tinggi dalam biaya penempatan PMI.

Namun faktanya, hingga saat ini, hanya beberapa pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan agar dapat diakses oleh CPMI secara gratis.

Alih-alih membuat kebijakan yang dapat mengimplementasikan zero cost, pemerintah pusat justru menggunakan KUR untuk pengimplementasian pembebasan biaya penempatan seperti kebijakan yang pernah dilakukan pada masa UU No. 39 Tahun 2004 dan terbukti tidak menjadi solusi bagi maraknya praktik overcharging yang dialami PMI.

Sekretaris Jenderal SBMI, Boby Anwar Maarif dalam siaran pers JBM ini juga mengatakan peluncuran pembebasan biaya penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI kontroversial. Boby menyangsingan logika pembebasan biaya penempatan melalui KUR dan KTA.

Logika orang awam, jika utang, harus dibayar. Jika PMI harus membayar, sudah tentu tidak ada yang namanya pembebasan biaya penempatan.
Maka, kata Boby, penting agar segenap masyarakat mengkritisi implementasi kebijakan pembebasan biaya penempatan yang baru saja diluncurkan BP2MI ini.

Lebih lanjut JBM menyebut, momentum HUT Kemerdekaan RI yang diperingati setiap tahunnya pada 17 Agustus menjadi momentum kebangsaan yang penting untuk merefleksikan kembali fondasi Indonesia sebagai bangsa dan negara terutama peran PMI dalam pembangunan Indonesia.

Untuk itu, dalam rangka memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2021, JBM mendorong;
1. Pemerintah Pusat menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi PMI dengan membebankan biaya penempatan PMI melalui KUR dan KTA;
2. Pemerintah Pusat dan Daerah segera menganggarkan biaya pelatihan untuk calon PMI, sebagaimana dimandatkan oleh UU PPMI Pasal 39, 40, dan 41;
3. BP2MI untuk mengkaji kembali Kepka BP2MI No. 241 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan PMI;
4. Pemerintah Pusat dan Daerah agar melibatkan PMI, organisasi PMI, dan organisasi masyarakat sipil yang peduli mengenai isu PMI dalam pembahasan aturan turunan UU PPMI mengenai pembebasan biaya penempatan PMI;
5. Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas kepada para pihak yang masih melakukan pembebanan biaya penempatan bagi PMI; dan
6. Pemerintah Pusat membuka ruang diskusi secara rutin dengan Pemerintah Daerah yang merupakan kantong PMI baik agar mengalokasikan anggaran daerah untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja yang ada di tingkat daerah agar CPMI mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemda.

(FK/, 17/08)
Universitas Terbuka Riyadh
-